Djawanews.com – Hingga saat ini serapan anggaran belanja terkait pengadaan barang dan jasa masih rendah. Presiden Jokowi meminta agar hal tersebut dipercepat demi membantu perputaran uang di masyarakat yang efeknya adalah perputaran ekonomi. Meski begitu, ia tahu bahwa banyak pejabat yang takut dengan pengadaan barang dan jasa karena bisa terperosok dalam jurang korupsi.
"Saya menyadari masih ada kekhawatiran di tingkat pejabat, aparat pemerintahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kalau saya lihat payung hukumnya mulai dari undang-undang, PP, perpres, sampai ke permen, semuanya sudah ada. Bahkan kepala LKPP sudah menyiapkan aturan yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa pada situasi darurat," terang Jokowi, Rabu (18/11/2020), dikutip dari detikFinance.
Presiden juga mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan BPKP, LKPP, dan Kejaksaan Agung untuk mendampingi proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dilakukan agar pejabat yang mendapat amanah berani melakukan pengadaan barang dan jasa demi rakyat. Ia juga mengatakan bahwa pencegahan adalah langkah yang dikedepankan.
"Untuk kepentingan masyarakat sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Tidak ada mens rea (niat) korupsi, tidak ada niat untuk korupsi," tegas Jokowi.
"Aparat hukum telah diminta untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan. Dengan cara apa? Dengan lebih proaktif, jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera diingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok, setelah terperosok baru diberitahu," tambah sang Presiden.
Meski begitu, Jokowi mengingatkan, jika masih ditemukan pejabat yang memiliki niat melakukan korupsi maka tindakan tegas harus dijalankan. Tentu oleh pihak yang berwenang.
"Kalau sudah ada niatan, sudah ada mens rea maka saya minta juga tidak ada kompromi, ditindak dengan setegas-tegasnya. Ini saya perlu sampaikan secara berulang-ulang agar kita semuanya bekerja dalam satu visi, memiliki cara pandang yang sama. Sehingga ada kecepatan, ada ketepatan, tapi semuanya dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel dan dikawal dengan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu," tandas Presiden Jokowi.
Dapatkan info terkini lain tekait ekonomi, bisnis, perkembangan pasar, dan dunia usaha, dengan terus mengikuti Warta Harian Nasional Djawanews. Selain itu, ikuti pula Instagram @djawanescom untuk mengakses info-info unik dan menarik lain secara cepat.