Djawanews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memutuskan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait polemik pasokan minyak goreng. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Pramono menilai, kelangkaan dan tingginya harga tidak bisa dibiarkan terlalu lama.
Terlebih jika dilihat dari skala prioritas, produksi minyak goreng dalam negeri mencapai hampir 50 juta ton. Namun sebagian besarnya justru di ekspor untuk memenuhi pasar luar negeri.
"Dan ini dilihat dari total produksi kita yang hampir 50 juta, kan hampir 26 sampai dengan 28 juta itu diekspor," kata Pramono, dikutip dari pikiran-rakyat.com pada Senin, 14 Maret.
Kemudian Pramono menegaskan, bagian yang mulanya untuk ekspor tersebut harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri yang sedang mengalami masalah kelangkaan minyak goreng.
Pihaknya mengungkap, salah satu faktor yang membuat produsen lebih tertarik melakukan ekspor karena harga jualnya jauh lebih tinggi daripada di dalam negeri.
"Dengan demikian, bagian dari ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita walaupun harga di luar negeri tinggi sekali," jelas Pramono.
Dia juga menambahkan, langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng tersebut akan diputuskan Presiden Jokowi setelah kembali dari perkemahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Saat ini Jokowi sudah dijadwalkan berkemah dan menginap di titik nol IKN Nusantara, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 14 Maret 2022.
Kegiatan berkemah akan dihadiri juga 33 gubernur di Indonesia. Namun, yang dijadwalkan menginap hanya presiden dan 5 gubernur di Kalimantan.
