Jokowi yang kembali terpilih menjadi presiden, berencana untuk mengalihfokuskan pembangunan. Dari Pembangunan infrastruktur ke SDM
Indeks pembangunan manusia Indonesia menjadi salah satu tolak ukur kualitas SDM yang ada di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (selanjutnya IPM) terus dilakukan untuk membangun kualitas sumber daya manusia. IPM yang baik, akan memberikan dampak yang baik pula bagi negara. Baik dari segi ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.
Kemenkeu dalam salah satu akun media sosialnya menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan.
Dalam akun media sosialnya tersebut, Kemenkeu menjelaskan bahwa pada tahun 2018, IPM Indonesia mencapai 71,39. Angka tersebut meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82% dibandingkan dengan 2017.
“Artinya, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan,” tulis akun @KemenkeuRI.
IPM Indonesia juga menjadi salah satu modal awal program pemerintah dalam menjalankan program Jokowi. Jokowi yang kemungkinan besar akan kembali menjabat sebagai Presiden berencana untuk mengalihfokuskan pembangunan. Pembangunan yang semula fokus ke infrastruktur akan dialihkan ke pembangunan SDM.
Hal senada juga disampaikan oleh Puan Maharani, Menko PMK. Dalam sesi High Level Primary Talk Show dalam rangkaian pembukaan Forum Perencanaan Musrenbangnas 2019 dan RKP 2020 di Jakarta, Kamis (09/05/2019), Puan Maharani menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengupayakan berbagai program untuk terus berupaya mencapai apa yang telah diamanatkan Presiden Jokowi dalam bidang pembangunan manusia. Dalam menjalankan amanat tersebut, Menko PMK menggandeng berbagai stakeholder dan lembaga terkait.
Dalam sesi pembukaan forum tersebut, Menteri Puan juga menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan. IPM yang dimiliki pada tahun 2015 sebesar 69,5 meningkat pada tahun 2018 sebesar 71,39. Capaian tersebut termasuk dalam standar High Human Development versi lembaga internasional.
Dalam mengusahakan IPM, berbagai kebijakan memang harus dikeluarkan. Seperti misalnya dalam bidang pendidikan. Pemerintah telah melakukan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan skill Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang diadakan secara gratis. Termasuk melalui Politeknik dan SMK, serta melakukan link and match pendidikan vokasi dengan industri.
Kebijakan dalam pendidikan juga merambah ke dunia pariwisata. Puan Maharani mencontohkan, bahwa pemerintah telah membuka beberapa destinasi wisata baru. Dari pembukaan destinasi pariwisata baru yang ada di Indonesia, pemerintah akan mengembangkan SMK-SMK pariwisata guna meningkatkan layanan pariwisata yang lebih baik. Tidak hanya SMK, program studi di universitas juga akan terus ditingkatkan kemampuannya.
Dalam bidang pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dapat diusahakan melalui guru. Dalam bidang pendidikan Puan Maharani menyebutkan wacananya untuk mendatangkan guru dari luar negeri yang berkualitas sebagai bentuk transfer of knowledge. Sehingga pembangunan SDM dapat diusahakan secara maksimal.
