Djawanews.com – Otoritas Perlindungan Konsumen Pusat (CCPA) melarang adanya biaya layanan secara otomatis atau secara default yang biasa diberlakukan di hotel ataupun restoran. Larangan ini menyusul adanya keluhan dari pelanggan yang dipaksa membayar tagihan.
Larangan yang dikeluarkan oleh CCPA ini mengatakan pihak hotel dan restoran tidak boleh menghubungkan masuknya pelanggan dan konsumen makanan dengan biaya layanan. Hal ini lantaran praktik biaya layanan dinilai sebagai perdagangan yang tidak adil dan pelanggan berhak diberi tahu pembayaran tersebut.
"Menempatkan pesanan melibatkan persetujuan untuk membayar harga makanan yang ditampilkan di menu bersama dengan pajak yang berlaku. Membebankan apa pun selain jumlah tersebut akan menjadi praktik perdagangan yang tidak adil di bawah Undang-Undang," kata aturan itu, dikutip India Times, Rabu 6 Juli.
Sebelum muncul larangan biaya layanan, pihak berwenang melaporkan adanya peningkatan keluhan oleh pelanggan yang dipaksa membayar tagihan sebesar 5 hingga 15 persen di bawah kategori biaya layanan. Hal ini sering kali dilakukan oleh pihak restoran tanpa memberi tahu pelanggan.
Selain melarang hotel dan restoran mengenakan biaya layanan, aturan baru juga melarang restoran mengumpulkan tip dari pelanggan "dengan nama lain" atau "menolak layanan atau masuk ke pelanggan yang menolak membayar tip".
"Ini adalah pungutan yang dipungut untuk kepentingan staf, termasuk semua orang mulai dari pramusaji hingga personel yang bekerja di dapur, yang telah melayani konsumen secara langsung dan tidak langsung," kata Gurbaxish Singh Kohli, wakil presiden Federasi Asosiasi Hotel dan Restoran India.
Lalu, kata Kohli, pihak perusahaan tidak ada yang memaksa konsumen untuk menbayar. Namun industri perhotelan dan restoran justru dicap sebagai kambing hitam di mata konsumen tanpa alasan.
Pihak berwenang mengatakan tip atau gratifikasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan langsung ke staf hotel dan hanya setelah selesai makan. Pelanggan juga berhak memutuskan ingin membayar tip dan berapa banyak jumlah yang ingi mereka keluarkan tanpa ada paksaan.
Perselisihan yang tidak menyenangkan tentang tip di restoran telah terjadi di India selama beberapa tahun, dengan pelanggan mengeluh bahwa mereka tidak diberitahu tentang biaya tambahan tersebut.
Pada tahun 2017, departemen urusan konsumen pemerintah mengeluarkan seperangkat pedoman yang mengatakan bahwa pelanggan hanya perlu membayar harga yang ditampilkan pada kartu menu bersama dengan pajak pemerintah.
Bulan lalu, pemerintah mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Restoran Nasional India (NRAI), mengatakan telah menerima semakin banyak keluhan dari konsumen bahwa mereka masih "dipaksa membayar biaya layanan, sering kali ditetapkan dengan harga tinggi yang sewenang-wenang" dan bahwa "mereka dilecehkan jika mereka meminta untuk menghapusnya dari tagihan".
NRAI, yang mewakili lebih dari setengah juta restoran, telah membela praktik tersebut, dengan mengatakan itu adalah "masalah kebijakan individu" dan memungut biaya semacam itu bukan tindakan ilegal.
Mereka juga berpendapat bahwa biaya layanan membawa pendapatan tambahan kepada pemerintah juga karena restoran membayar pajak atas apa yang mereka kenakan kepada pelanggan.
Lebih lanjut, dalam pedoman baru tersebut dikatakan bahwa konsumen dapat mengajukan keluhan secara online atau melalui Saluran bantuan Konsumen Nasional bila masih terjadi pelanggaran serupa.
