Djawanews.com – Pengadilan Tinggi Jakarta tetap memvonis tergugat I sampai IV dalam hal ini Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penanganan polusi udara.
Sebelumnya Jokowi dan para menterinya mengajukan permohonan banding atas gugatan polusi udara Jakarta yang diajukan warga atau citizen lawsuit.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI tanggal 17 Oktober 2022 ternyata menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst yang diterbitkan pada 16 September 2021.
Di mana, putusan PN Jakarta Pusat memenangkan atau mengabulkan sebagian besar tuntutan yang diajukan 32 warga dalam gugatan terkait pencemaran udara di Ibu Kota. Sehingga, Jokowi dan jajarannya kembali dikalahkan dalam perkara ini.
"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst tanggal 16 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut," berikut bunyi dalam salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dipimpin Abdul Fattah, dikutip pada Jumat, 21 Oktober.
Putusan soal polusi udara ini berawal dari gugatan 32 warga yang diajukan ke PN Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Dalam permohonannya, para penggugat memohon agar para tergugat dinyatakan terbukti melanggar hak asasi manusia, karena lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kemudian pada Kamis, 16 September, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan warga dan memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota.
Kelima pejabat tersebut, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat sudah mengetahui bahwa udara di DKI Jakarta tercemar selama bertahun-tahun. Namun para pemangku kepentingan tidak banyak mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki hal itu.
Majelis hakim memvonis bersalah kelima pejabat guna melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Berbeda dengan Presiden Jokowi dan para menteri, saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengajukan banding dan akan menjalankan putusan pengadilan.
