Djawanews.com – Ekonom senior Rizal Ramli turut mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-495 untuk Jakarta. Namun dalam ucapannya, Rizal Ramli menyinggung soal IKN dan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.
"Selamat Ulang Jakarta. Kita akan pertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara karena alasan historis dan perjuangan. Paska Jokowi, kita akan batalkan rencana pindah ibu kota!" tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, Rabu 22 Juni.
Menurut Rizal, daripada membangun IKN lebih baik mencari cara lain untuk untuk memeratakan pembangunan di daerah.
"Kalau tujuan ingin buat daerah lebih maju, bukan caranya dengan bikin Istana," kata Rizal dalam video yang diunggah dalam akun Twitternya tersebut.
Lantas Rizal Ramli mengusulkan konsep untuk memajukan daerah tanpa harus membangun IKN. Caranya, seperti yang dulu ia kerjakan saat di pemerintahan Presiden Gus Dur.
Pada era Gus Dur, untuk memajukan daerah maka dibuat UU Alokasi Umum, yang bertujuan memberikan subsidi pusat ke daerah, provinsi dan kabupaten.
- Rizal Ramli Bilang Indonesia Mirip China yang Otoriter, tapi Hanya Jeleknya: Sibuk Naikin Pajak, Tarif, dan Utang
- Rizal Ramli Jewer Ganjar Pranowo: Nyopras-nyopres Tak Mampu Kurangi Kemiskinan, Bikin Rakyat Nyungsep!
- Megawati Tegas Tak Ada Namanya Koalisi, Rizal Ramli: Benar, Presidensial Juga Tak Perlu Threshold!
Selain itu, ada juga UU Alokasi khusus di mana provinsi, kabupaten yang menghasilkan minyak bumi gas dapat prosentase ekspor. Sehingga Kaltim, Balikpapan Samarinda, Riau maju karena mendapat alokasi khusus.
"Jadi sederhananya, (sekarang) kita ubah UU alokasi Khusus, misalnya daerah penghasil ikan dapat sebagian persentase dari ekspor ikan, maka daerah NTT Maluku Kepulauan Riau jadi maju. Daerah penghasil mineral apakah itu nikel emas bijih besi dapat prosentase ekspor jadi maju," katanya.
Konsep bagi hasil alokasi khusus dan alokasi umum ini, tegas Rizal Ramli, lebih berfaedah dibanding membangun IKN.
"Dampaknya ratusan kali dari Istana yang cuma bagus untuk selfie," katanya.
Karena itu, Rizal Ramli ngotot mengkampanyekan pembatalan setelah Presiden Jokowi selesai menjabat.
"Mohon maaf, setelah pak Jokowi nggak presiden, kita batalin lah itu IKN. Bisalah kita batalin dari dalam atau dari luar," katanya.
