Djawanews.com – KPK akan memeriksa Plh Gubernur Papua Mohammad Ridwan terkait dengan kasus suap Lukas Enembe. Ridwan yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Papua akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Lukas Enembe tersebut.
"Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua atas nama Ridwan Rumasukun, Sekda Provinsi Papua," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Senin (6/2).
Ali enggan membeberkan materi pemeriksaan yang hendak ditanyakan penyidik kepada Ridwan. Selain itu, pihaknya juga menjadwalkan pemeriksaan 10 saksi lain.
Mereka ialah Geraldo Da Rosario Semi (petugas ukur pada Kantor Pertanahan Jayapura); Melinda Syalom Bawole (Notaris); Frans Irwanto Sarasak (Direktur PT Papua Karya Mandiri); Nursalam Syamsudin (Direktur PT Mitra Infrastruktur Sejahtera); Farida Lilita Row (PT Aiwondeni Permai).
Kemudian Justina Kmur (PT Cahaya Rante Tondon); Septinus Mampor (CV Skylander); Jan Erens Aninam (CV Yehoya Jireh); Daniel RR Wambrauw (PT Papua Mekar Abadi); dan Moch. Safroni (Sopir Haji Sukman).
Lukas diproses hukum KPK karena diduga menerima suap Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua.
Lukas juga diduga menerima gratifikasi Rp10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.
Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur swasta atau pengusaha. Baik Lukas maupun Rijatono sudah ditahan penyidik KPK. Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sedangkan Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 UU Tipikor. Akibat proses hukum ini, posisi Lukas sebagai Gubernur Papua digantikan oleh Ridwan Rumasukun.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
