Djawanews.com – Mayoritas masyarakat Indonesia menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dengan alasan apapun. Hal itu berdasarkan Sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI).
"Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi," ujar Direktur LSI, Djayadi Hanan, dikutip dari tempo.co pada Jumat 4 Maret.
Djayadi merinci, sekitar 68-71 persen warga yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.
"Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64 persen), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26,9 persen)," ujar Djayadi.
Survei LSI ini digelar pada 25 Februari-1 Maret 2022. Survei dilakukan menggunakan kontak telepon. Jumlah sampel yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki margin of error 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
Hasil sigi yang sama juga menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasil sigi LSI menunjukkan mayoritas masyarakat sebanyak 66,3 persen cukup atau sangat puas dengan hasil kinerja Presiden Jokowi dan 29,9 persen kurang atau tidak puas sama sekali dengan kinerja presiden. Namun mereka yang puas dengan presiden, mayoritas sekitar 60 persen atau lebih, menyatakan tidak setuju jika jabatan presiden diperpanjang.
"Jadi, mereka yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027," tutur Djayadi.
