Djawanews.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan dirinya harus mengantongi izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika ditugaskan PPP untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, hal itu harus dengan persetujuan presiden mengingat posisinya sekarang sebagai menteri.
"Jika saya ditugaskan, saya harus tentunya jika ini keputusan pimpinan, saya harus minta izin, karena kan saya juga tugas di kementerian dan sebagai pembantu presiden, ini harus dimintakan masukan, pendapat dari beliau dan dari situ mungkin saya bisa mendapatkan Pak Presiden juga, karena tugas maju di Pilkada dan tugas kementerian itu enggak bisa disambi, harus dipilih, enggak bisa setengah-setengah," ujar Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni.
Mantan Ketua dewan pembina DPP Gerindra itu lantas mengungkit saat dirinya maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Kala itu, ia mundur sebagai calon gubernur.
"Dan waktu dulu juga waktu di Pilpres 2019 kan saya mundur dari posisi cagub, waktu 2016 juga saya mundur dari posisi saya di dunia usaha karena ini harus dijalankan betul-betul, dengan kesungguhan dan totalitas," klaimnya.
Kendati demikian, Sandiaga mengaku saat ini belum mendapat penugasan dari PPP. Sementara ini, dia menegaskan akan fokus bertugas sebagai menteri.
"Belum ada, perhari ini belum ada. Ini waktunya semakin sempit ya, jadi karena paling tidak waktu dulu saya maju DKI itu persiapannya sampai setahun sendiri bergerak dan waktu ditugaskan oleh Pak Prabowo di 2016, itu enam bulan minimal setelah 1 tahun mengenali situasi terkini. Jadi perhari ini belum ada tugas," ungkapnya.
"Jadi saya akan fokus di tugas kementerian terutama untuk membawa tongkat estafet ini ke menteri yang baru, karena kita ingin capaian yang sudah efektif ini akan bisa dilanjutkan momentum di pemerintahan ke depan," tutup Sandiaga.
