Djawanews.com – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan partainya secara etika tidak boleh ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, penyusunan kabinet merupakan kewenangan penuh dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ, bagaimana caranya, tidak boleh lah, etika harus dibangun oleh kami," ujar Said di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 20 Mei.
Said menegaskan, PDIP tidak akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran karena istilah oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensial yang dianut di Indonesia.
Menurut dia, pilihan bagi PDIP adalah berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran dan pilihan tersebut menjadi prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita dalam posisi tidak, pertama kami tidak mengenal oposisi. Karena kita presidensial. Kemudian kedua, rakernas tidak dalam forum dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan karena apa? Karena itu sudah disepakati itu adalah prerogatif Ibu Ketum," tandasnya.
