Djawanews.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Untuk mencapai hal itu, Otorita IKN ditugaskan untuk menyelesaikan proyek pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Selasa 21 Januari.
“Beliau menargetkan IKN pada 2028 sudah menjadi ibu kota politik. Kami ditugaskan menyelesaikan proyek untuk legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukung lainnya,” ungkap Basuki.
Desain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, yang sebelumnya dirancang oleh Kementerian PUPR, akan ditinjau ulang sesuai arahan Presiden Prabowo.
"Kami bersama Kementerian PUPR dan OIKN akan membentuk tim desain untuk menyesuaikan arah pembangunan ke depan," tambahnya.
Pada tahap kedua pembangunan (2025-2029), anggaran sebesar Rp 48,8 triliun dari APBN telah disiapkan untuk menyelesaikan infrastruktur inti, seperti kompleks legislatif dan yudikatif, ekosistem pendukung, serta akses menuju wilayah perencanaan kedua (WP2).
Selain itu, program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun akan digunakan untuk membangun apartemen, rumah tapak, jalan, dan infrastruktur utilitas lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
OIKN juga melaporkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 50 MW dan proyek senilai Rp 6,49 triliun untuk hotel, hunian, ritel, dan perkantoran.
Tahap awal pembangunan IKN (2022-2024) telah menyerap APBN sebesar Rp 89 triliun untuk pembangunan jalan tol, hunian, sistem air minum, sanitasi, dan fasilitas publik, termasuk masjid, basilika, dan gereja. Hingga September 2024, investasi swasta yang telah di-groundbreaking mencapai Rp 58,41 triliun.
“Progres saat ini ada yang sudah selesai, ada yang sedang berjalan, dan sebagian dalam persiapan desain. Kami optimis target pembangunan dapat tercapai,” kata Basuki.
Pemerintah berharap, dengan rampungnya pembangunan tahap kedua, IKN akan sepenuhnya berfungsi sebagai pusat politik Indonesia pada 2028.
