Djawanews.com – Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengungkapkan bahwa sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya berdasarkan data dari Bank Dunia atau International Monetary Fund (IMF).
Hal itu terjadi karena ancaman krisis pangan, energi hingga inflasi, serta faktor situasi global yang tidak menentu. Pernyataan tersebut, Presiden Jokowi sampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa, 14 Juni.
"Bank Dunia, IMF menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk perekonomiannya, yang 40 diperkirakan pasti," kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 14 Juni.
- Wanita Ukraina Ini Menangis di Pelukan Ibu Iriana: Semoga Perang Berakhir, Saya Sangat Merinding Melihatnya
- Jokowi ke Zelensky: Jauh-jauh ke Ukraina, Saya Tawarkan Diri Bawa Pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin
- Rencana Pemekaran Papua Ditolak Aktivis: Ini Tanah Leluhur Kami! Bukan Kampung Halaman Jokowi dan Megawati
Jokowi menerangkan dirinya telah berulang kali menyampaikan kalau situasi saai ini tidak mudah. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakpastian global. Kepala Negara tersebut mengurai, saat ini dunia dibayang-bayangi oleh ancaman krisi pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi.
"Semua negara mengalami dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu kita semua kami benar-benar menyiapkan diri," tegas dia.
Presiden Jokowi Minta Jajarannya Perhatian Hal-hal Mikro
Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja dengan menyeluruh. Maksudnya, dalam bekerja tidak hanya melihat makronya saja, tetapi juga menaruh perhatian pada hal-hal mikro.
Selain itu, ia menyerukan agar semua entitas pemerintahan memiliki sense of crisis. Jokowi menceritakan, dua hari lalu ada telepon dari seorang perdana menteri.
Tanpa menyebut sosok yang dimaksud, Presiden Jokowi memaparkan perdana menteri tersebut memohon-mohon agar Indonesia dalam mengirimkan minyak goreng. Pasalnya, stok minyak goreng di negara tersrbut kosong. Jika kondisi ini terus berlangsung, dipastikan akan terjadi krisis sosial, yang bakal berimbas pada ekonomi dan politik.
"Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ucap Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk mengawasi kebijakan agar tidak keliru. Salah satu hal yang ditekankan adalah dengan memastikan pemerintah pusat dan daerah membeli produk dalam negeri.
"Yang namanya belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki tiga hal yang penting, menciptakan nilai tambah pada negara. Yang kedua, (belanja pemerintah) bisa membangkitkan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga ini memang efisien, ini harus," tandas Presiden Jokowi.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
