Djawanews.com – Selasa (8/2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan pengerahan ratusan anggota polisi Polda Jawa Tengah dan TNI di Desa Wadas, Purworejo. Serta terjadinya penangkapan terhadap sejumlah warga usai bentrokan.
Rabu (9/2) Arsul Sani selaku Wakil Ketua Umum PPP mengatakan, "Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?,"
Menurut anggota Komisi III DPR itu, pengerahan aparat dalam jumlah besar tanpa adanya ancaman kerusuhan atau konflik sosial mengesankan bahwa paradigma berpikir aparatur keamanan dan pemerintahan tentang pembangunan masih seperti zaman Orde Baru.
"Ini kok kayak mengulang cara-cara aparatur keamanan dalam menangani pembangunan Waduk Kedungombo jaman Orde Baru dulu," kata Arsul.
Arsul Sani menilai, semestinya mengawal pembangunan yang dilakukan aparatur bukan dengan pengerahan aparat keamanan. Namun lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan informal dengan masyarakat.
Lebih lanjut, Arsul dengan semangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, maka penindakan aparatur dan upaya paksa mestinya dihindarkan.
"Selanjutnya aparat menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan warga namun tetap memperhatikan prokes. Warga diajak berdialog dari hati ke hati, setelah mereka bisa menerima maka pengukuran pun dilakukan tanpa perlu pengerahan," tegasnya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
