Djawanews.com – Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah mencatat sedikitnya tiga jurnalis telah dipenjarakan.
Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers menjelaskan bahwa ketiga jurnalis tersebut dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Bahkan Ade juga menyebut pola yang dipakai pemerintah untuk memenjarakan jurnalis cenderung sama. Jurnals-jurnalis tersebut dipenjarakan atas tuduhan penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran hoaks.
Yang lebih mencengankan lagi, ketiga kasus itu tetap diproses di pengadilan meskipun Dewan Pers sudah menyatakan bahwa produk yang dipermasalahkan termasuk karya jurnalistik. Seharusnya, kata Ade, kasus sengketa pers cukup diproses di Dewan Pers.
"Kalau misalkan dia memang karya jurnalistik, seharusnya mekanisme sengketa pers atau penyelesaian melalui UU Pers. Kalau melanggar kode etik, ya sanksinya sanksi etik, bukan sanksi hukum," kata Ade, Rabu, 24 November.
Berikut ini adalah ketiga jurnalis yang dipenjarakan pada masa pemerintahan Joko Widodo.
Muhammad Asrul
Asrul dipenjarakan pada 30 Januari-5 Maret 2020 usai diperiksa dan menjalani BAP oleh penyidik pada 29 Januari. Asrul baru bebas pada 5 Maret setelah Dewan Pers melayangkan surat ke Polda Sulsel.
Surat tersebut berisi penegasan bahwa kasus yang menjerat Asrul adalah ranah jurnalistik. Asrul kemudian keluar dari tahanan polisi. Terdapat tiga judul berita yang ditulis Asrul dipermasalahkan yaitu Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTNH dan Keripik Zaro Rp11M, terbit pada 10 Mei 2019; Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas, terbit 24 Mei 2019; Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Faird Judas? terbit 25 Mei 2019.
Namun anehnya, setelah ia keluar dari penjara kasusnya tetap berjalan dan akhirnya saat ini Asrul harus kembali mendekam di penjara sejak Selasa, 23 November 2021.
Asrul divonis tiga bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan karena tiga tulisannya di berita.news yang berisi usahanya membongkar kasus korupsi di Palopo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menyatakan Asrul terbukti melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.
Diananta
Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi ditahan selama 3,5 bulan di Rutan Polres Kotabaru. Diananta ditahan karena dianggap menulis berita yang diduga menyinggung SARA dan dijerat Pasal 28 UU ITE.
Berita Diananta yang dipermasalahkan yaitu berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel yang dimuat di Banjarhits.id pada 9 November 2019.
Dewan Pers dalam surat bernomor 02/P-DP/VIII/200 mengatakan, semestinya karya tersebut diselesaikan dengan mengacu UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, bukan dibawa ke ranah pidana.
Mohammad Sadli Saleh
Mohamad Sadli Saleh divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
Hakim menilai Sadli terbukti bersalah karena menyebarkan informasi hingga menimbulkan kebencian di masyarakat lewat tulisannya.
Sadli digugat oleh Bupati Buton Tengah karena berita berjudul Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat.
Sadli didakwa melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ingin tahu informasi lainnya? Pantau terus Djawanews dan ikuti akun Instagram milik Djawanews
