Djawanews.com – Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Taufik Damas mengkritik pernyataan Menag Yaqut Chalil Qoumas atau Gus Yaqut yang menyebut eks HTI dan FPI bisa merusak pluralism di Tanah Air.
Taufik meminta Yaqut agar tidak terlalu keras menghadapi eks organisasi terlarang, Front Pembela Islam (FPI).
Ia menilai Gus Yaqut perlu mengoreksi pemahamannya mengenai FPI dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Sebab menurutnya Gus Yaqut dinilai ada beberapa kekeliruan fatal soal pandangannya.
Menurut Taufik, Gus Yaqut perlu memahami FPI bukan organisasi yang berbahaya bagi masyarakat. Bukti bisa dilihat pada kesetiaan para pentolan FPI pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Organisasi terlarang yang perlu diwaspadai oleh Gus Yaqut, kata Taufik, adalah semacam kelompok Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Karena itu pihaknya meminta perlu bedakan antara FPi dan HTI.
“Yang diwaspadai dan bertentangan ideologinya dengan Pancasila dan NKRI jelas HTI, bukan FPI. Kalau FPI itu tidak berbahaya, karena yang kita dengar FPI itu setia pada NKRI,” katanya dalam diskusi bertajuk 'Benarkah FPI dan HTI Masih Bergerak di bawah Tanah?' di Perpustakaan Freedom Institute, Jakarta Selatan, dikutip dari hops.id pada Rabu, 6 April.
Selain itu, Taufik tak menampik FPI kerap blunder dalam melakukan dakwah, cara yang diterapkan cenderung menerapkan amar ma’ruf nahi mungkar yang kaku di tengah-tengah masyarakat.
Jadi wajar manakala metode dakwah FPI itu kemudian mendapat penilaian negatif, bahkan sampai dianggap mengancam kerukunan umat beragama.
“Dalam level dakwahnya ini kadang-kadang (FPI) kurang sama dengan yang diinginkan oleh orang NU yang lebih soft. Bagaimanapun, amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan dengan cara yang melahirkan kegaduhan,” jelasnya.
Meski begitu, Taufik sepakat dengan Gus yaqut soal ideologi HTI yang mengusung khilafah, memang perlu diwaspadai dan dibumi hanguskan sampai ke akar-akarnya.
“Dikhawatirkan itu memang HTI, ideologinya itu khilafah itu. Bahkan saya lebih tegas ini merusak ajaran Islam, khilafahisme. Karena khilafahisme tidak ada dalilnya dalam Islam, tidak ada kewajiban,” ucapnya.
Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas sempat meminta GP Ansor dan Banser untuk mewaspadai adanya potensi yang bisa merusak pluralisme di Tanah Air dengan menyebut eks HTI dan FPI masih berkeliaran dibawah tanah.
