Djawanews.com – Lebih dari 10 ribu petugas gabungan dikerahkan mengamankan pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono di Yogyakarta dan Solo. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai pengerahan pasukan untuk pernikahan tersebut tidak etis.
Menurut Jamiluddin, pengamanan itu memberi kesan negeri ini, khususnya daerah Yogyakarta dan Solo tidak aman.
"Padahal dua daerah itu dalam situasi baik-baik saja, bahkan ada kesan warga setempat tampak bersuka cita menyambut hari bahagia Kaesang-Erina," ujar Jamiluddin, Senin, 12 Desember.
Adapum 10.800 personel gabungan TN, Polri, Satpol PP dan instansi lainnya diterjunkan mengamankan pernikahan Kaesang dan Erina. Para personel tersebar di sejumlah titik, baik di lokasi akad nikah di Yogyakarta, maupun ngunduh mantu di Surakarta.
Jamiluddin menilai, dikerahkannya lebih dari 10 ribu personel gabungan untuk pengamanan pernikahan sungguh sangat mencengangkan. Terlebih, kata dia, hajatan itu dilakukan presiden yang selama ini dicitrakan sebagai sosok yang sederhana dan sangat merakyat.
"Kalau benar merakyat, tidak selayaknya ada pasukan pengamanan sebanyak itu. Kalau pun ada, selayaknya hanya untuk pengatur lalu lintas saja," katanya.
Seharusnya, lanjut Jamiluddin, acara pernikahan putra Jokowi digelar merakyat, bukan malah elitis dan melebihi royal wedding. Acara tersebut, kata dia, justru jauh dari kesan agar rakyat berbaur dengan petinggi negeri tanpa sekat jabatan.
"Situasi demikian tidak terlihat pada pernikahan Kaesang-Erina. Sulit melihat situasi merakyat sebagaimana yang dipertontonkan Jokowi selama ini," pungkasnya.
