Djawanews.com—Masalah toleransi antar umat umat beragama masih sering terjadi di Indonesia. Baru-baru ini ramai diberitakan penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Sebelumnya juga ada kasus pembangunan masjid di Minahasa Utara.
Melihat pemerintah daerah Kepualauan Riau tidak bergerak, Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Ia memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD dan Kapolri Idham Azis menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu terlaksananya kebebasan beribadah.
Presiden Tindak Tegas Intoleransi di Riau agar Tidak Menjalar ke Daerah Lain
Penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (gesuri.id)
Kasus intoleransi di Kepulauan Riau yakni penolakan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) pada 6 Februari 2020.
Padahal sebelumnya pembangunan gereja tersebut telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Karimun 2 Oktober 2019.
Melihat pemerintah daerah seperti tidak bergeming Jokowi langsung memerintahkan menteri Polhukam dan Kapolri untuk menertibkan situasi.
“Tetapi saya lihat tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri. Tegas ini harus diselesaikan,” kata Jokowi seperti dilansir dari mediaindonesia.com, Kamis (13/2/2020).
Jokowi menegaskan konstitusi negara Indonesia adalah konstitusi yang menjamin pemeluk agama untuk bisa menjalankan peribadatan dengan aman. Sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk segera menertibkan masalah-masalah yang mengganggu hak setiap pemeluk agama.
“Konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat,” tegas Jokowi.
Penanganan kasus intoleransi di Kepulauan Riau ini merupakan tindakan tegas Presiden agar intoleransi tidak menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Tanjung Balai Karimun maupun masjid yang ada di Minahasa Utara, harus dirampungkankarena menjadi preseden yang tidak baik, mungkin nanti bisa menjalar ke daerah lain,” ujar Jokowi.
