Djawanews.com - Partai pemenang pemilu 2019 PDIP akan memberikan sanksi terhadap kader yang ikut-ikutan mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pada prinsipnya relawan pemenangan akan dibentuk pasca penetapan pasangan calon secara resmi pasangan calon dari partai. Keterangan tersebut ditulisnya pada Selasa (21/9/2021).
Ada sanksi yang diberikan oleh organisasi dan akan ditegakan kedisiplinan tersebut. Ini menjadi sebuah ancaman bagi kader yang terkesan ikut-ikutan dalam penetapan pasangan capres dan wapres di masa mendatang.
Serkjen PDIP meminta seluruh kader PDIP bersabar menanti penetapan pasangan capres-cawapres 2024 secara resmi dari partai. Hasto mengingatkan saat ini tahapan Pemilu 2024 masih dipersiapkan oleh pemerintah dan DPR RI.
"Terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," kata Hasto di kutip dari Era.id.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, capres dan cawapres dari PDIP akan ditetapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu merupakan mandat Kongres V.
PDIP tetap berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu dan Pilpres sesuai mekanisme yang berlaku.
"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat Kongres Partai, dan terbukti Beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," pungkasnya.
