|
Djawanews.com – Menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pernyataan Yaqut terkait pernyataan yang menyebut bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU dapat menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat. PAN melalui Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Jokowi dapat bersikap tegas mengenai masalah ini. Ia menilai, pernyataan Yaqut bisa menjadi preseden buruk. "Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari," kata Saleh. Ia beranggapan bahwa pernyataan seperti itu tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pejabat negara, apalagi beliau merupakan seorang Menteri Agama yang sudah seharusnya hadir untuk seluruh pemeluk agama lain dan aliran-aliran lainnya. Apalagi pernyataan tersebut tidak memiliki landasan fakta. Ia juga menilai dampak dari pernyataan Yaqut itu tidak menutup kemungkinan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. "Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," tegasnya. Anggota Komisi IX DPR RI itu mendesak agar Yaqut menyampaikan permohonan maaf. Atau paling tidak meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat. "Pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa," pungkas dia. Ingin tahu informasi lainnya? Pantau terus Djawanews dan ikuti akun Instagram milik Djawanews |
PAN: “Kementrian Agama adalah Milik Semua Rakyat”, Jokowi Diminta Tegur Yaqut
Berita Terkait
Mentan Sebut Negara Rugi Rp2 Triliun per Tahun akibat Praktik Oplos Beras SPHP
Djawanews.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkirakan negara mengalami kerugian mencapai Rp2 triliun per tahun akibat praktik pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga ....
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Mahfud MD: DPRD Tidak Bisa Diisi Penjabat
Djawanews.com – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dengan Pilkada. Mahfud memperingatkan putusan ini berpotensi menimbulkan ....
Anda Harus Tahu
Populer
Pilihan Editor
Follow Google News Kami:
