Djawanews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra berharap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bisa selesai pada akhir 2025. Penyusunan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang akan berlaku mulai Januari 2026.
“KUHP akan berlaku Januari 2026. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini KUHAP bisa selesai, jadi supaya tidak terjadi lagi ketimpangan,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis 20 Maret, disitat Antara.
Dia menjelaskan, penyusunan KUHAP baru menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas. Daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi KUHAP juga telah diajukan.
“Selama ini berjalan mulus, Pak Supratman tidak perlu mengonsultasikannya dengan kami. Kalau sekiranya ada beberapa hal-hal yang krusial, tentu barangkali perlu diangkat ke rapat koordinasi untuk diselesaikan,” ujar Yusril.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.
Menurut Menko Yusril, KUHAP yang baru ini akan menjamin hak asasi manusia. Salah satu bentuknya ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka terhadap seseorang yang bermasalah dengan hukum.
“KUHAP baru telah menyatakan bahwa orang dinyatakan tersangka itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Itu dalam draf. Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan,” ujarnya.
“Buat apa orang disiksa terus-menerus dinyatakan tersangka kan menjadi beban morel bagi orang yang bersangkutan,” Yusril menambahkan.
Batas waktu status tersangka sebelumnya tidak diatur dengan tegas dalam KUHAP yang lama. Oleh karena itu, selain menjamin hak asasi manusia, Menko Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.
