Djawanews.com – Mantan Kepala Desa Jala, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Usman, dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satunya terkait pengerjaan proyek pembuatan 10 sumur.
Dilansir dari Antara Senin (20/12) , "Dengan ini menyatakan terdakwa Usman terbukti secara sah menguntungkan diri sendiri dan atau menyalahgunakan kewenangan atas jabatannya sebagaimana yang diatur dalam dakwaan subsideir," kata JPU Adda'watul Islamiyyah yang membacakan tuntutan Usman ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram.
Usman terdakwa berkaitan dengan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
JPU menuntut Usman agar dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun serta denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.
JPU mempertimbangkan jatuhkan pidana demikian, karena melihat upaya Usman yang telah membayar uang pengganti kerugian negara hasil hitung Inspektorat Dompu senilai Rp193 juta.
JPU menyatakan, "Selama sidang berlangsung, terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian negara dan telah disetorkan ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Dompu. Maka dari itu, diminta untuk disita dan dikembalikan ke kas negara,".
Melalui penasihat hukum, Syarifuddin Lakuy, usai mendengar pembacaan tuntutan, terdakwa mengajukan permohonan untuk memberikan tanggapan.
"Mohon waktu sepekan untuk ajukan pledoi (nota pembelaan)," ujar Syarifuddin.
Isrin Surya Kurniasih, Ketua Mejalis Hakim yang mendengar tanggapan tersebut menetapkan menunda sidang untuk selanjutnya akan digelar kembali dengan agenda mendengarkan materi pledoi terdakwa pada Senin (27/12) mendatang.
Pada tahun 2018, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, menerima pengelolaan ADD dan DD senilai Rp1,721 miliar. Dari anggaran tersebut terdapat pengerjaan proyek pembuatan 10 sumur untuk masyarakat.
Selama pengerjaannya, Tim Audit Inspektorat Dompu menemukan kejanggalan dalam realisasi proyek hingga muncul kerugian yang nilainya mencapai hingga Rp70 juta. Kerugian muncul dari pengerjaan 7 sumur yang tertimbun tanah disebabkan hujan dan banjir.
Baca artikel terkait NTB. Simak berita menarik lainya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
