Djawanews.com – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Pemilu selama era reformasi selalu saja diwarnai dengan berbagai kecurangan. Begitu juga ketika masa Orde Baru yang dulu.
"Kesimpulan saya selama pemilu di era Reformasi selalu terjadi kecurangan," kata Mahfud dan acara Cangkrukan Menko Polhukam yang ditayangkan di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa (28/2).
Mahfud mengaku sudah berpartisipasi dalam berbagai urusan pemilu sejak tahun 1999 lalu. Ia mengisahkan sempat menjadi pengurus PKB pada tahun 1999. Kemudian, menjadi hakim MK yang kerap menangani sengketa pemilu.
"Pemilu pasti akan dilaksanakan, tapi rawan kecurangan," kata dia.
Meski demikian, Mahfud mengatakan motif kecurangan pemilu di era Reformasi dan Orde Baru berbeda. Era Orba, kata dia, kecurangan pemilu dilakukan sistematis oleh negara dan hasilnya sudah ditentukan.
Sementara itu, ia mengatakan kecurangan pemilu di era reformasi dilakukan oleh peserta pemilu.
"Partai A curangi partai B. Ditempat lain partai B curangi partai C, bayar Lurahnya, Lurah bukan penyelenggara pemilu. Tapi TPS-nya kan orangnya Lurah. Suaranya dikurangi, ditambah. Kok tahu? Saya tahu karena saya hakim MK," kata dia.
"Sekarang ini curangnya antarpeserta pemilu, bukan pemerintah," tambah dia.
eski pemilu di era Reformasi memiliki ekses negatif, namun ia mengatakan pemilu di era Reformasi membuahkan hasil terbaik. Pasalnya, ia mengatakan semua orang berhak untuk dipilih dan memilih.
Ia lantas membandingkan masa Orde Baru seseorang yang ingin mencalonkan sebagai presiden justru ditangkap dan dicap gila.
"Dulu calonkan presiden itu dicap gila, loh. Diumumkan ke mana-ke mana gila. Sawito Kartowibowo itu kan dulu 'saya mau calon presiden', ditangkap masuk penjara, 'dia orang gila', begitu," kata dia.
"Nah sekarang saudara mau calonkan siapa saja boleh," tambahnya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
