Djawanews.com – Menko Polhukam Mahfud MD membantah dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang menyebut dirinya melakukan intervensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meloloskan partai politik (parpol) agar menjadi peserta.
Mahfud membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya itu saat digelarnya rapat dengan pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin.
"Kabarnya Hadar Gumai (Hadar Nafis Gumay, red) bilang di DPR tadi bawah ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta pemilu. Tak ada itu. Mestinya dicek dulu," tulis Mahfud lewat akun Instagramnya @mohmahfudmd, disitat Kamis 12 Januari.
Mahfud menjelaskan, memang pernah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Bernad Dermawan Sutrisno pada 10 November 2022. Namun, komunikasi kepada penyelenggara pemilu itu justru untuk mengingatkan agar tidak ada tindakan menciderai proses pesta demokrasi.
Dalam komunikasinya dengan Sekjen KPU, Mahfud memperingatkan agar KPU berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar.
"Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu," tegasnya.
"Waktu itu saya "menegur" agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal," sambung Mahfud.
Setelah ramai diperbincangkan KPU bertindak tidak profesional, Mahfud mengaku bertemu dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu.
"Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU," tuturnya.
Mahfud memastikan apa yang dijelaskannya ini berdasarkan fakta dan data.
Dia mengaku masih menyimpan data komunikasi dan SMS percakapannya dengan Sekjen KPU pada 10 November 2022. Karena setelah menjalin komunikasi itu, kata Mahfud, Sekjen KPU mengirimkan data hasil verifikasi kepadanya.
"Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi," ujar Mahfud.
