Djawanews logo
×
  • Masuk
  • Berita Hari Ini
  • Bisnis
    • Entrepreneur
    • Market
  • Lifestyle
    • Fashion
    • Infotainment
    • Inspirasi
    • Kesehatan
    • Relationship
  • Otomotif
  • Sepak Bola
  • Sport
  • Teknologi
  • Travel
  • Serba-serbi
  • Kriminal
  1. Home
  2. Berita Hari Ini
Kritik OTT KPK, Luhut Malah Dibanjiri Sentimen Negatif

Kritik OTT KPK, Luhut Malah Dibanjiri Sentimen Negatif

Usman Mahendra
Usman Mahendra 03 Januari 2023 at 12:05pm

Dilansir dari blog.netray.id: Belum lama ini Luhut Binsar Panjaitan kembali menjadi sorotan publik usai dirinya mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tanah Air. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini OTT tidak terlalu bagus sebab membuat citra Indonesia semakin jelek. Sontak pernyataannya tersebut pun menjadi kontroversi hingga menimbulkan kritik dari warganet.

Padahal OTT yang dilakukan oleh KPK juga merupakan salah satu upaya untuk menangani korupsi. Terlebih operasi ini melibatkan masyarakat secara langsung dan kerap mendapat apresiasi publik.

Namun munculnya pernyataan Luhut yang tidak menyetujui OTT justru menimbulkan polemik. Di Twitter, pernyataannya tersebut pun dibanjiri oleh berbagai opini warganet yang didominasi oleh sentimen negatif.

ott kpk
Gambar 1. Infografik Twitter

Netray melakukan monitoring di Twitter selama 19 sampai 28 Desember 2022 dengan menggunakan kata kunci luhut binsar, kpk && luhut, luhut && ott kpk. Hasilnya, jumlah cuitan pada topik ini sebanyak 4.120 dengaan 2.588 di antaranya bersentimen negatif. Sementara secara keseluruhan jumlah impresi mencapai 208,7 ribu dan berpotensi menjangkau 117,3 juta akun pengguna Twitter.

Gambar 2. Infografik news

Tak hanya di Twitter, Netray juga mengamati pembahasan terkait topik ini di media pemberitaan online. Dengan periode yang sama, Netray menemukan 614 artikel terkait Luhut Binsar Panjaitan dan OTT KPK. Dalam hal ini setidaknya terdapat 93 media pemberitaan terkait dengan kategori pemberitaan terbanyak berkategori pemerintah dan hukum.

Gambar 3. Intensitas perbincangan warganet Twitter
Gambar 4. Intensitas media pemberitaan

Bukan OTT KPK yang Dikurangi tapi Korupsinya

Secara intensitas, baik di Twitter maupun media pemberitaan tampak memiliki laju intensitas yang hampir serupa. Puncak intensitas tertinggi sama-sama terjadi pada 21 Desember 2022, yakni sehari setelah statement tersebut dibuat oleh Luhut. Kemudian tampak perbincangan terkait topik OTT dan Luhut terus muncul hingga pada 28 Desember 2022.

Gambar 5. Sentimen trend di Twitter
Gambar 6. Sentimen trend news

Seperti halnya laju intensitas pembahasan topik ini di kedua kanal, di media pemberitaan maupun di Twitter juga memiliki tren sentimen yang sama. Pembahasan terkait OTT dan Luhut sama-sama didominasi oleh sentimen negatif. Pernyataan Luhut yang dinilai bersebrangan dengan publik menyebabkan namanya kini dibanjiri oleh sentimen negatif dari warganet.

Gambar 7. Pemberitaan terkait pernyataan Luhut

Di media pemberitaan tampak berbagai artikel memuat respons sejumlah publik figur yang turut mengomentari pernyataan Luhut. Salah satunya Wakil Presiden Maruf Amin yang menilai OTT KPK masih perlu dilakukan. Senada dengan tanggapan tersebut, Mantan Penyedik Senior KPK Novel Baswedan menilai bukan OTT yang membuat citra negara menjadi jelek melainkan menurunnya pemberantasan terhadap korupsi.

Menurut Novel, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan tiga pola secara bersamaan. Yakni, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Jika fase penindakan tidak dilakukan, pencegahan dan pendidikan tidak akan berdampak efektif.

Gambar 8. Respons warganet

Melalui cuitan populer tampak berbagai opini warganet dalam merespons pernyataan Luhut. Menurut warganet KPK saat ini saja dinilai jarang melakukan OTT. Dengan munculnya pernyataan Luhut justru membuat warganet semakin bertanya-tanya apakah OTT benar-benar dilarang. Terlebih saat ini korupsi di Indonesia masih marak terjadi, munculnya pernyataan Luhut justru ditafsirkan warganet dengan dibiarkannya para koruptor bebas melakukan aksinya.

Gambar 9. Reaksi warganet

Menurut warganet seharusnya bukan tindakan OTT yang diberhentikan melainkan perilaku korupsinya. Saat ini saja meski OTT masih dilakukan oleh KPK kasus korupsi masih marak terjadi dan tak kunjung membuat koruptor merasa jera. Tak heran bila kemudian pernyataan Luhut yang meminta KPK untuk mengurangi OTT justru menuai polemik.

Gambar 9. Akun dan portal populer

Di Twitter akun @NewsJerami dan @democrazymedia menjadi akun paling populer dalam perbincangan terkait Luhut dan OTT KPK. Sementara di media pemberitaan online tampak Suara dan Warta Ekonomi menjadi portal media online yang paling banyak menerbitkan artikel terkait Luhut pada periode ini.

Simak analisis terkini dan mendalam lainnya di analysis.netray.id. Untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang sesuai kebutuhan secara real time dapat berlangganan atau menggunakan percobaan gratis di netray.id.

Editor: Irwan Syambudi

Bagikan:
#OTT KPK#luhut binsar panjaitan

Berita Terkait

    2.800 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Perayaan Juara Persib
    Berita Hari Ini

    2.800 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Perayaan Juara Persib

    Djawanews.com – Polrestabes Bandung mengerahkan 2.800 personel gabungan untuk mengamankan pawai kemenangan Persib Bandung di ajang BRI Liga 1 2024/2025. Kegiatan pengamanan akan berlangsung pada 24 hingga 25 Mei 2025, mencakup pengawalan laga ....
    MS Hadi
    MS Hadi
  • Jokowi Penuhi Panggilan Klarifikasi soal Tuduhan Ijazah Palsu di Bareskrim Polri
    Berita Hari Ini

    Jokowi Penuhi Panggilan Klarifikasi soal Tuduhan Ijazah Palsu di Bareskrim Polri

    MS Hadi 20 May 2025 12:05
  • Budi Arie Bantah Tudingan Aliran Uang Judi Online: Itu Narasi Jahat yang Menyerang Harkat dan Martabat Saya!
    Berita Hari Ini

    Budi Arie Bantah Tudingan Aliran Uang Judi Online: Itu Narasi Jahat yang Menyerang Harkat dan Martabat Saya!

    MS Hadi 20 May 2025 11:02
  • Ketua KPU Usul Pilkada Didanai APBN, Ini Alasannya
    Berita Hari Ini

    Ketua KPU Usul Pilkada Didanai APBN, Ini Alasannya

    Djawanews.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengusulkan agar anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ....
    MS Hadi
    MS Hadi
  • Pemprov DKI Pastikan 3.159 Hewan Kurban di Jakarta Bebas Antraks dan PMK
    Berita Hari Ini

    Pemprov DKI Pastikan 3.159 Hewan Kurban di Jakarta Bebas Antraks dan PMK

    MS Hadi 20 May 2025 09:03
  • Program Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Dihentikan Sementara
    Berita Hari Ini

    Program Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Dihentikan Sementara

    MS Hadi 20 May 2025 08:19

Anda Harus Tahu

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?
Kesehatan

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda
Lifestyle

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar
Lifestyle

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android
Teknologi

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!
Lifestyle

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan
Kesehatan

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan

Populer

Disdik DKI Larang Pungutan Biaya Wisuda di Sekolah, Berlaku untuk Semua Jenjang
Berita Hari Ini

1

Disdik DKI Larang Pungutan Biaya Wisuda di Sekolah, Berlaku untuk Semua Jenjang

DPRD Usulkan Pemprov DKI Denda Orangtua yang Anaknya Bolos Sekolah atau Tawuran
Berita Hari Ini

2

DPRD Usulkan Pemprov DKI Denda Orangtua yang Anaknya Bolos Sekolah atau Tawuran

UGM Siap Hadapi Gugatan Rp69 Triliun terkait Polemik Ijazah Jokowi
Berita Hari Ini

3

UGM Siap Hadapi Gugatan Rp69 Triliun terkait Polemik Ijazah Jokowi

Donald Trump Sepakati Penjualan Senjata Rp2.353 Triliun ke Arab Saudi, Terbesar dalam Sejarah AS
Berita Hari Ini

4

Donald Trump Sepakati Penjualan Senjata Rp2.353 Triliun ke Arab Saudi, Terbesar dalam Sejarah AS

Kepala PPATK Ungkap 3,8 Juta dari 8,8 Juta Penjudi Online Tercatat sebagai Pengutang
Berita Hari Ini

5

Kepala PPATK Ungkap 3,8 Juta dari 8,8 Juta Penjudi Online Tercatat sebagai Pengutang

Pilihan Editor

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien
Berita Hari Ini

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya
Berita Hari Ini

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said
Berita Hari Ini

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD
Berita Hari Ini

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa
Berita Hari Ini

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa
Berita Hari Ini

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Follow Google News Kami: Djawanews logo
Djawanews logo
Tentang Kami Kontak Kami Privacy Policy Redaksi Pedoman Media Siber Karir
fb
tw
ig
© Copyright 2025 Djawanews Media Utama
arrow-up