|
Djawanews.com – Sejak kemarin (27/10) Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Rapat Kerja (Raker) di sebuah hotel mewah Sheraton Yogyakarta. Diketahui Raker KPK dilakukan selama tiga hari di hotel bintang 5 ini. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menjelaskan, rapat tersebut telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya. Namun, harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini. Rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK setelah melantik pegawainya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi hal tersebut, mantan penyidik KPK Novel Baswedan memberikan kritik yang cukup keras kepada KPK. Kritik tersebut disampaikannya melalu akun Twitternya @nazaqistsha “Pimp KPK + pejabat utamanya besok & lusa, laks raker di Hotel Seraton Yogya. Dilanjut dgn Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak - warung Kopi Kali Urang Yogya.” ucap Novel di Twitter (27/10) “Etis nggak sih? Ditengah pandemi & kesulitan mengadakan acara begini?” tambahnya Tanggapan serupa juga dilontarkan Pusat Studi Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada yang menyatakan KPK tidak memberikan teladan hidup sederhana dan empati di masa pandemi. "Dari sisi aturan memang tidak ada yang terlanggar. Tapi dari sisi kepantasan, kewajaran bisa dipertanyakan kepada KPK karena selama ini KPK menyebarkan nilai-nilai integritas salah satunya hidup sederhana," kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, Kamis (28/10). Menurut dia, raker di hotel mewah KPK bakal jadi preseden untuk dicontoh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pejabat. "Apalagi salah satu faktor pendorong internal untuk terjerumus korupsi itu bergaya hidup mewah sehingga selama ini KPK kampanyekan hidup sederhana," tuturnya. Dengan begitu, kata Zaenur, konsistensi KPK untuk kampanyekan hidup sederhana bisa dipertanyakan dengan raker di Sheraton tersebut. "Kalau KPK saja rapat di hotel mewah, yang lain boleh dong," katanya. Apalagi KPK punya fasilitas dua gedung yang representatif untuk menggelar raker. Selama ini raker juga diadakan di gedung KPK sendiri. "Harusnya KPK tak perlu menggunakan fasilitas yang mengeluarkan biaya karena akan menimbulkan inefisiensi. Anggarannya bisa untuk program kerja lain yang lebih urgen," katanya. "Rakyat banyak yang susah jadi sebaikanya menjaga sikap dan kebijakan agar tidak melukai hati rakyat. Ini menunjukkan KPK tak ada keteladanan," tambahnya. Ingin tahu informasi lainnya? Pantau terus Djawanews dan ikuti akun Instagram milik Djawanews |
KPK Adakan Raker di Hotel Bintang 5, UGM dan Novel: Etis nggak sih?
Berita Terkait
Pembatasan LPG 3 Kg: Dampak Kebijakan “Amburadul” terhadap Ekonomi Kelas Menengah?
Pemerintah Indonesia berencana memperketat pembelian LPG 3 Kg bersubsidi mulai tahun 2026. Kebijakan ini hanya akan memungkinkan masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk membeli ....
Desa di Papua: Program Listrik Pedesaan Harus Jadi Wujud Keadilan Energi
Djawanews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengunjungi beberapa desa di Papua untuk meninjau perkembangan program Listrik Perdesaan (Lisdes). Kunjungan tersebut menjadi ....
Anda Harus Tahu
Populer
Pilihan Editor
Follow Google News Kami:
