Dilansir dari blog.netray.id: Gema penolakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi belakangan ramai menjadi perbincangan. Vaksinasi menjadi salah satu upaya pengendalian virus Covid-19 yang hampir dua tahun hampir ke seluruh penjuru dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang tengah berjuang menghentikan penyebaran virus ini dengan melakukan berbagai upaya, mulai dari pengendalian mobilitas masyarakat hingga proses vaksinasi. Sebagaimana diketahui bahwa vaksinasi masyarakat saat ini tengah berlangsung di berbagai daerah. Namun vaksinasi yang seharusnya penting untuk meningkatkan kekebalan dalam melawan virus kini dinilai memiliki tujuan yang berbeda, yakni sebagai persyaratan administrasi. Adanya aturan syarat kartu vaksin untuk mengakses suatu wilayah menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai adanya inkonsistensi pemerintah yang semula mengatakan bahwa vaksin tidak bersifat wajib. Hal tersebut justru tidak selaras dengan regulasi yang diberlakukan pemerintah selama masa pandemi.
Vaksinasi minimal dosis satu yang tercatat dalam kartu vaksin kini menjadi syarat wajib saat ingin bepergian ke suatu wilayah bahkan saat ingin memasuki pusat perbelanjaan di wilayah tertentu. Akibatnya, pemberlakuan regulasi tersebut kini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Penolakan tersebut mulai disuarakan oleh Lis Sinatra melalui petisi di laman change.org yang hingga saat artikel ini ditulis telah ditanda tangani oleh lebih dari 27 ribu pendukung. Petisi tersebut pun kemudian dibagikan melalui berbagai platform media sosial, termasuk Twitter dengan mengusung tagar #batalkankartuvaksin hingga kemudian sempat menjadi trending topik.
Dilansir melalui laman change.org Lis Sinatra memulai petisi tersebut dengan ditujukan kepada dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, dan Kemenkes RI. Menurutnya, aturan terkait persyaratan administrasi untuk dapat mengakses suatu tempat tidak berkeadilan. Petisi tersebut pun ramai menjadi perbincangan warganet yang turut mendukung aksi tersebut.
Melihat ramainya perbincangan warganet terkait topik ini, Netray melakukan pemantauan untuk melihat data statistik dari laju perbincangan warganet. Netray mengamati perbincangan warganet sejak 01 September 2021 sampai dengan 08 September 2021. Melalui grafik di atas terlihat perbincangan terkait kartu vaksin muncul setiap harinya dan puncaknya terjadi pada 07 September 2021. Perbincangan tersebut didominasi oleh tanggapan bersentimen negatif dari warganet.
Pada peak time yang terjadi pada 07 September 2021 ditemukan setidaknya 6.7 ribu tweets warganet yang memperbincangkan topik seputar kartu vaksin dengan intensitas tertinggi pada pukul 10:00-11:00. Warganet terlihat ramai mengomentari terkait syarat administrasi penggunaan kartu vaksin. Mereka yang merasa kurang setuju menilai regulasi ini membutuhkan evaluasi karena tidak semua orang dapat melakukan vaksinasi karena memiliki kormobid. Sementara bagi warganet yang setuju akan regulasi tersebut menilai pemberlakuan syarat kartu vaksin dapat menahan laju penyebaran Covid-19. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya mobilitas masyarakat di tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pusat perbelanjaan.
Secara keseluruhan selama periode pemantauan Netray ditemukan setidaknya impresi warganet sebanyak 3.9 juta dengan potensi jangkauan sebesar 72.2 juta. Hal ini menunjukkan topik seputar kartu vaksin menjadi isu hangat yang diperbincangkan oleh warganet. Petisi yang kemudian ramai menjadi perbincangan tersebut diusung karena Lis Sinatra menilai aturan terkait syarat kartu vaksin tidak cukup adil meski hal tersebut guna menekan angka penyebaran Covid-19. Namun, menurutnya tidak semua orang dapat melakukan vaksinasi karena adanya alasan tertentu, seperti komorbid. Itulah sebabnya Ia meminta agar pemerintah dapat mengevaluasi regulasi tersebut.
Sementara itu, di kanal Twitter ditemukan akun @FerdiPoniman menjadi akun paling populer topik ini. Melalui akunnya terlihat @FerdiPoniman turut menyuarakan ketidaksetujuannya akan aturan tersebut. Ia mengatakan bahwa vaksin merupakan hak dan bukan kewajiban. Bahkan Ia menyampaikan penolakan terhadap kartu vaksin tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di New York. Lalu seperti apakah komentar warganet menanggapi hal ini?
Bila diamati melalui Top Words terlihat beberapa kosakata terkait topik ini, seperti menolak, petisi, administrasi, batalkan, perjalanan, dan beberapa kosakata lainnya. Beberapa kosakata di atas berkaitan dengan dominasi dan intensitas penggunaan kata dalam komentar warganet terkait topik ini.
Kartu Vaksin Jadi Syarat Administrasi, Warganet Menolak dengan Petisi dan Tagar #batalkankartuvaksin
Adanya syarat kartu vaksin dalam izin mengakses beberapa tempat membuat warganet justru merasa tak nyaman. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat dapat melakukan vaksin karena tidak memenuhi syarat tertentu. Seperti halnya para penderita komorbid yang justru dapat membahayakan diri mereka saat memaksakan vaksin. Itulah sebabnya petisi penolakan kebijakan tersebut ramai menjadi perbincangan warganet.
Melalui beberapa tweets di atas terlihat sebagian warganet menyuarakan opini mereka terkait penolakan kartu vaksin. Mereka menilai apabila kartu vaksin menjadi syarat administrasi masyarakat justru melakukan vaksin karena membutuhkan kartu tersebut. Berbeda halnya bagi mereka yang setuju terhadap kebijakan ini, mereka justru menilai penolakan ini berasal dari masyarakat kelompok anti vaksin. Sementara itu, pada jaringan percakapan pantauan Netray terlihat akun @ChangeOrg_ID menjadi pusat dari perbincangan warganet terkait topik ini. Hal tersebut dikarenakan petisi penolakan kartu vaksin dimuat melalui laman akun tersebut.
Penggunaan kartu vaksin sebagai syarat administrasi mengalami penolakan dari warganet. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berkeadilan karena tidak semua masyarakat dapat melakukan vaksin. Selain itu, vaksin dianggap sebagai hak bagi masyarakat bukan sebuah kewajiban. Dengan demikian adanya kebijakan tersebut membuat vaksin terkesan dipaksakan karena jika tidak masyarakat tanpa vaksin akan memiliki keterbatasan dalam mengakses tempat tertentu. Padahal tidak semua masyarakat dapat melakukan vaknisani dikarenakan alasan tertentu, seperti para penderita komorbid. Itulah sebabnya sebagian warganet menolak regulasi ini dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi meski vaksinasi menjadi salah satu upaya untuk menahan penyebaran virus Covid-19.
Demikian hasil pantauan Netray simak informasi lainnya melalui https://blog.netray.id/
