Djawanews.com – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa sosok yang akan menjadi Badan Otorita Ibukota Negara (IKN) baru, Nusantara bukan berasal dari partai politik (Parpol). Namun, PDI Perjuangan (PDIP) tetap meyakini bahwa Jokowi akan menunjuk Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Jokowi menyampaikan bahwa nama Kepala Otorita IKN baru, Nusantara yang pertama akan diumumkan dan dilantik minggu depan.
“Secepatnya-secepatnya, ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantik,” kata Jokowi dikutip dari kanal Youtube Beritasatu, Rabu, 23 Februari.
Lebih jauh, Jokowi juga memberikan sedikit bocoran, bahwa sosok Kepala Otorita IKN baru, Nusantara yang pertama berasal dari non parpol.
“( Kepala Otorita IKN berasal dari) Non partai,” tegasnya.
Meski demikian, PDIP tetap percaya diri dan menyodorkan nama Ahok. Salah satu politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul sangat yakin Jokowi bakal menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Kepala Otorita pertama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ruhut berpendapat, Ahok bakal menerima jabatan itu jika ditunjuk langsung Presiden Jokowi.
“Kalau menteri semua kan identik dengan APBN pemerintah, karena itu aku lebih cenderung kemungkinan Ahok (jadi Kepala Otorita IKN baru),” katanya.
Tidak hanya itu, Ruhut juga melihat Ahok sebagai sosok yang bisa menarik investor yang diperlukan untuk mendanai pembangunan IKN baru, Nusantara.
“Ini, kan, perlu investor, yang bisa tarik investor itu kan, Ahok. Orang pintar banyak tapi yang bisa tarik investor itu Ahok," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, Ahok sudah membuktikan bisa membangun suatu wilayah tanpa menggunakan uang rakyat. salah satu contohnya membangun kawasan Semanggi yang berasal dari dana non APBD dan tanpa utang.
Jalan sepanjang 1,6 kilometer (km) ini mulai dibangun pada 8 April 2016 dan menghabiskan biaya senilai Rp345,067 miliar. Dari catatan Pemprov DKI, proyek ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.
Ahok Merupakan Kader PDIP
Namun, jika mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi terkait Kepala Otorita IKN baru, Nusantara, yang berasal dai kalangan non parpol, maka Ahok tak masuk dalam kriteria tersebut. Ini karena pria yang kini menjadi Komisaris Pertamina itu masih berstatus sebagai kader PDIP.
Hal itu pun pernah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak lantas keluar sebagai anggota PDIP bila menduduki salah satu jabatan di perusahaan BUMN.
"Tidak harus keluar (dari PDIP) karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest (konflik kepentingan)," kata Hasto.
