Djawanews.com – Presiden Jokowi singgung kasus tambang ilegal dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta. Jokowi menjelaskan Indonesia sedang berupaya melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Upaya tersebut bakal terhambat jika tambang dan ekspor ilegal dibiarkan saja.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).
Jokowi mencontohkan ekspor ilegal timah, bauksit, dan batu bara. Menurutnya, pendapatan negara bisa sangat berkurang karena ekspor ilegal tersebut. Dia meyakini TNI-Polri sudah tahu tugas mengenai hal ini. Ia berharap kedua lembaga bisa mencegah ekspor dan tambang ilegal terus berlanjut.
"Itulah tugas TNI-Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya," ucap Jokowi.
Tambang ilegal sempat menjadi sorotan publik karena keterlibatan sejumlah personel Polri. Salah satunya dalam kasus Ismail Bolong Cs. Ismail adalah mantan polisi yang pernah bertugas di Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Dia menyebut pernah menyetor sejumlah uang ke petinggi Polri terkait tambang ilegal.
Dia menyebut pernah memberi uang ke mantan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Setelah viral, Ismail meralat pernyataan dengan mengaku sedang di bawah tekanan Hendra Kurniawan yang kala itu masih Karo Paminal Propam Polri.
Kasus Ismail sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung sempat mengembalikan berkas kasus ini ke kepolisian karena belum lengkap.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
