Djawanews.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD TNI) Jenderal Dudung Abdurachman mendapatkan kritik besar-besaran dari engamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis.
Beni mengkritik Jenderal Dudung lantaran ikut-ikuatan memantau harga dan pasokan minyak goreng. Menurutnya, hal yang dilakukan Dudung sudah melampaui tugas pokok dan fungsi TNI.
“Terkait KSAD melakukan pemantauan soal minyak goreng, menurut saya ini sudah melampaui tugas di luar tupoksi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman luar atau musuh,” kata Beni, Kamis, 2 Juni.
Beni berpendapat pemerintah daerah dan pusat masih berjalan normal, sehingga tugas-tugas birokrasi seperti memantau minyak goreng semestinya masih bisa dilakukan. Karena itu, tidak perlu bantuan dari TNI.
“Jadi pemantauan itu tidak perlu bantuan dari TNI, kan kasihan prajurit di lapangan yang semestinya bekerja profesional sesuai tupoksi utama namun disuruh terlibat dalam masalah minyak goreng,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan peneliti Imparsial Hussein Ahmad. Ia mengatakan personel TNI memang bisa diturunkan untuk membantu pemerintahan sipil, tapi bukan operasi mandiri seperti yang dilakukan Jenderal Dudung.
“Memang dalam Pasal 7 ayat (3) UU TNI dimungkinkan TNI membantu pemerintahan sipil dalam urusan dalam negeri, tapi itu sifatnya perbantuan semata dan bukan operasi mandiri,” kata Hussein.
Hussein juga menjelaskan menurut pasal tersebut, operasi perbantuan juga dapat dilaksanakan setelah ada keputusan politik negara yaitu keputusan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Menurut Hussein apa yang dilakukan Dudung merupakan hal yang berbahaya jika benar atas arahan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Jika benar, ini berbahaya apabila selain sekelas menteri dan bukan presiden bisa menggerakkan TNI. Apalagi langsung perintah ke KSAD dan bukan ke Panglima,” katanya.
Pemerintah Harus Berhenti Menarik Jenderal Dudung dan TNI Untuk Masalah Sipil
Ia pun meminta pemerintah berhenti menarik-narik TNI ke dalam urusan sipil karena bisa menggerus profesionalisme institusi tersebut. Pemerintah harus membiarkan TNI fokus dalam menghadapi ancaman perang yang semakin modern dan membutuhkan spesifikasi keahlian militier tinggi.
“Adalah hal yang mustahil itu tercapai kalo militer terus menerus direcoki dengan urusan sipil,” ucap Hussein.
Diberitakan, Jenderal Dudung memantau harga dan pasokan minyak goreng di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (1/6). Ia mengaku mendapatkan arahan dari Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, arahan ini terkait dengan keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu pemda dan kepolisian khususnya di wilayah pulau Jawa dan Bali terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.
“Pagi hari ini saya mengecek dan memastikan langsung keterlibatan TNI Angkatan Darat, dalam rangka membantu pemerintah daerah sesuai perintah dari bapak Menko Marves, Pak Luhut yang disampaikan beberapa minggu lalu,” kata Jenderal Dudung.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
