|
Djawanews.com – MUI dan PKS diketahui menolak penamaan salah satu jalan di Jakarta dengan salah satu tokoh bangsa Turki, Mustafa Kemal Ataturk. rencana pemberian nama jalan Ataturk di Jakarta menuai kritik dari PKS dan MUI. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menolak hal demikian karena pemikiran Ataturk dianggapnya sesat dan menyesatkan. Senada, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin menilai pelbagai jejak rekam sejarah Attaturk kerap merugikan kaum muslim dan peradaban manusia. Sebagai respon penolakan tersebut, Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Syamsul Maarif mengatakan bahwa MUI dan PKS lebay. "MUI dan PKS tanggapannya nolak? Nah itu lebay menurut saya. MUI dan PKS itu lebay. Memandangnya parsial saja," kata Syamsul, Senin (18/10). Syamsul menegaskan bahwa pemberian nama Ataturk sebagai tanda jalinan persahabatan antara Indonesia dan Turki. Baginya, penamaan jalan di Indonesia harus dilihat dalam skala yang lebih luas dan penamaan jalan juga menjadi salah satu simbol persahabatan antara dua negara yang harus terus terjalin dengan baik ke depannya. "Pada dasarnya PWNU DKI melihat itu bagian dari penghargaan antarnegara harus kita lakukan. Bukan setuju dan tidak setuju," terang Syamsul. Di sisi lain, Syamsul menyatakan persoalan tokoh tersebut memiliki ideologi atau pandangan yang berbeda dengan umat Islam di Indonesia merupakan urusan yang lain. Ia lantas membandingkan dengan nama Presiden pertama RI, Sukarno yang sudah menjadi nama jalan di banyak negara. Baginya, tokoh bangsa seperti Ataturk harus dihormati di Indonesia sebagai bapak pendiri Turki tanpa memandang ideologi yang dianutnya. "Tapi bahwa Kemal Ataturk bagian dari tokoh di Turki, Bapak pendiri Turki, ya sudah kita harus hormati. Tanpa melihat apakah Kemal liberal atau sekuler itu urusan lain," kata Syamsul. Ingin tahu informasi seputar politik lainnya? Pantau terus Djawanews dan ikuti akun Instagram milik Djawanews |
Jalan Ataturk: MUI dan PKS Dikatai “Lebay” Ketua PWNU DKI
Berita Terkait
KUHP Baru Pidanakan Nikah Siri, Gus Hilmy: Ini Problematik dan Perlu Dirumuskan Kembali
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyambut pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai langkah penting reformasi hukum nasional. Namun, ....
PLTA Wadaslintang: Sumber Energi Terbarukan yang Menjanjikan di Jawa Tengah
Djawanews.com - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wadaslintang yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi salah satu proyek penting dalam upaya Indonesia menuju kemandirian energi. ....
Anda Harus Tahu
Populer
Pilihan Editor
Follow Google News Kami:
