|
Djawanews.com – MUI dan PKS diketahui menolak penamaan salah satu jalan di Jakarta dengan salah satu tokoh bangsa Turki, Mustafa Kemal Ataturk. rencana pemberian nama jalan Ataturk di Jakarta menuai kritik dari PKS dan MUI. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menolak hal demikian karena pemikiran Ataturk dianggapnya sesat dan menyesatkan. Senada, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin menilai pelbagai jejak rekam sejarah Attaturk kerap merugikan kaum muslim dan peradaban manusia. Sebagai respon penolakan tersebut, Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Syamsul Maarif mengatakan bahwa MUI dan PKS lebay. "MUI dan PKS tanggapannya nolak? Nah itu lebay menurut saya. MUI dan PKS itu lebay. Memandangnya parsial saja," kata Syamsul, Senin (18/10). Syamsul menegaskan bahwa pemberian nama Ataturk sebagai tanda jalinan persahabatan antara Indonesia dan Turki. Baginya, penamaan jalan di Indonesia harus dilihat dalam skala yang lebih luas dan penamaan jalan juga menjadi salah satu simbol persahabatan antara dua negara yang harus terus terjalin dengan baik ke depannya. "Pada dasarnya PWNU DKI melihat itu bagian dari penghargaan antarnegara harus kita lakukan. Bukan setuju dan tidak setuju," terang Syamsul. Di sisi lain, Syamsul menyatakan persoalan tokoh tersebut memiliki ideologi atau pandangan yang berbeda dengan umat Islam di Indonesia merupakan urusan yang lain. Ia lantas membandingkan dengan nama Presiden pertama RI, Sukarno yang sudah menjadi nama jalan di banyak negara. Baginya, tokoh bangsa seperti Ataturk harus dihormati di Indonesia sebagai bapak pendiri Turki tanpa memandang ideologi yang dianutnya. "Tapi bahwa Kemal Ataturk bagian dari tokoh di Turki, Bapak pendiri Turki, ya sudah kita harus hormati. Tanpa melihat apakah Kemal liberal atau sekuler itu urusan lain," kata Syamsul. Ingin tahu informasi seputar politik lainnya? Pantau terus Djawanews dan ikuti akun Instagram milik Djawanews |
Jalan Ataturk: MUI dan PKS Dikatai “Lebay” Ketua PWNU DKI
Berita Terkait
Bivitri Susanti Nilai Putusan Pemilu Terpisah Masih dalam Tugas Konstitusional MK
Djawanews.com – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti tidak sependapat jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal disebut melanggar konstitusi. Menurutnya, putusan ....
Ribuan Umat Buddha Ikuti Indonesia Tipitaka Chanting dan Asalha Mahapuja di Borobudur
Djawanews.com – Sebanyak 2.007 umat Buddha dari dalam dan luar negeri memadati Taman Lumbini, kompleks Candi Borobudur, untuk mengikuti Indonesia Tipitaka Chanting (ITC) dan Asalha Mahapuja 2569 BE/2025.
Ketua ....
Anda Harus Tahu
Populer
Pilihan Editor
Follow Google News Kami:
