Djawanews.com – Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi mulai menunjukkan sikap permisif terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang menjadi isu panas belakangan ini. Sejumlah pakar menilai kegamangan ini bisa dibaca sebagai sinyal persetujuan terhadap usulan tersebut, berbeda dari sikap Jokowi sebelumnya saat menghadapi isu serupa.
Sebelum berembus penundaan Pemilu 2024, isu perpanjangan masa jabatan atau tiga periode memang sudah dua kali mencuat di tiga tahun pertama periode kedua Jokowi. Pertama kali wacana itu muncul pada akhir 2019, saat sejumlah kelompok mendorong perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi pun langsung menyatakan penolakan terhadap rencana itu.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga, ingin menjerumuskan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 2 Desember 2019.
Isu tersebut kembali bergulir pada Maret 2021. Kala itu, mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut ada rencana besar dari Istana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu pun kembali menyatakan penolakan. Jokowi menegaskan dirinya adalah produk pemilihan langsung yang menjadi amanat UUD 1945 pascareformasi. Ia mengaku tak berminat untuk menambah masa jabatan.
Isu Penundaan Pemilu 2024 Ditolak PDIP, Nasdem dan Gerindra
Akhir-akhir ini, isu tersebut kembali muncul. Dua ketua umum partai pendukung pemerintah dengan tegas mengusulkan penundaan Pemilu 2024, dengan alasan Indonesia belum pulih dari pandemi COVID-19. Satu ketua partai lainnya memberikan sinyal serupa. Jokowi belum bersuara secara terbuka. Akhir pekan lalu, ia hanya bicara kepada Harian Kompas soal sikapnya terhadap wacana tersebut. Jokowi mengaku taat kepada konstitusi.
Meski demikian, Jokowi agak berbeda. Tak ada lagi penolakan. Bahkan, ia bilang usulan penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi. “Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” kata Jokowi. “Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi.”
Sikap gamang Jokowi ini dikritik pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Ujang berkata Jokowi seharusnya tegas jika benar-benar tak setuju dengan usulan itu. Ia curiga melunaknya Jokowi mulai memberi restu pada opsi penundaan pemilu. Hal itu terlihat dari mulai melunaknya sikap Jokowi.
“Soal sikap Presiden yang tidak jelas, tidak tegas, ini menandakan bahwa bisa jadi Presiden malu-malu, tetapi mau. Ini yang jadi pertanyaan publik juga,” kata Ujang pada Minggu, 6 Maret.
Ujang mengingatkan Jokowi bahwa penundaan Pemilu 2024 melanggar konstitusi. Ia juga meyakini rakyat akan melawan rencana para elite politik tersebut. Menurut Ujang kondisi ini agak berbeda dengan saat pengesahan revisi UU KPK atau UU Cipta Kerja, karena kini anggota koalisi Jokowi terbelah, dengan PDIP, Nasdem, dan Gerindra telah menyatakan penolakan.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
