Djawanews.com – Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), menyayangkan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menaikkan Anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut akan memberatkan rakyat, dalam hal ini warga Jakarta. Ia menjelaskan, pandemi covid-19 telah membuat pendapatan rakyat menurun, bahkan pendapatan daerah dari sektor pajak juga turun.
“Kalau dipaksakan juga, kasihan rakyat karena yang namanya gaji anggota dewan dengan kepala daerah itu rakyat yang nanggung,” terang Uchok, Kamis (03/12/2020).
Dikutip dari beritasatu.com, nilai pendapatan anggota DPRD Jakarta pada tahun 2021 yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah Rp8.383.791.000 (Rp8,38 miliar) peranggota DPRD dalam setahun. Menurut Uchuk, kenaikan anggaran DPRD layak dipertanyakan. Ia mengatakan, pendapatan daerah dari pajak yang berkurang karena pandemi sehingga banyak proyek Pemprov DKI terbengkalai.
“Karena dananya (untuk proyek) tidak ada karena ekonomi belum membaik,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2020 turun. Hal tersebut bahkan sempat dismpaikan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam Rapat Musyawarah Pembangunan (Musrembang) pada April 2020. Anies mengatakan bahwa PAD DKI Jakarta turun hingga 53%.
Lebih lanjut, Uchok menilai bahwa fungsi pengawasan DPRD DKI tahun depan tak akan terlalu dibutuhkan. Ini terjadi karena diprediksi proyek-proyek Pemprov DKI Jakarta akan terbengkalai tahun depan.
“Artinya lagi, anggota dewan tidak akan ada kerjaan besok. Apa yang mau diawasi?” ungkapnya, dikutip dari beritasatu.com.
Dapatkan berita terkini lain, baik lokal, nasional, maupun mancanegara, di rubrik berita hari ini Warta Harian Nasional Djawanews. Selain itu, ikuti pula Instagram @djawanescom agar tak ketinggalan info-info unik dan menarik yang lain.
