Djawanews.com – Dosen hukum tata negara di Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait perpanjangan masa jabatan jelang seleksi pimpinan baru.
"Ini jadi pertanyaan besar kenapa kemudian diputus menjelang proses seleksi," kata Feri kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Mei.
Meski begitu, Feri mengatakan putusan tersebut harus dipatuhi tapi tidak di era kepemimpinan Firli Bahuri dkk. "Karena menurut UUD setiap orang harus dilindungi dari UU pemberlakuan yang berlaku surut," tegasnya.
"Termasuk juga putusan MK ini. Menurut saya, terlepas dari segala perdebatan putusan MK tetap saja putusan ini tidak dapat berlaku surut untuk pimpinan saat ini," sambung Feri.
Diberitakan sebelumnya, MK mengetuk putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK pada Kamis, 25 Mei. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang Pengucapan Ketetapan dan Putusan.
"Menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tdiak dimaknai 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," ucap Ketua MK Anwar Usman yang disiarkan chanel YouTube MK.
Ada beberapa pertimbangan dalam putusan itu. Di antaranya demi prinsip keselarasan karena skema masa jabatan empat tahun maka rekrutmen dilakukan dua kali yaitu Desember 2019 dan Desember 2023.
Sementara itu, Ghufron mengucap terima kasih ke MK karena telah mengabulkan gugatannya. "Ini kemenangan bersama demokrasi berkonstitusi," kata Ghufron kepada wartawan, Kamis, 25 Mei.
Ghufron bilang menyambut baik putusan itu. Sebab, majelis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.
"Juga kepada segenap masyarakat yang telah memperhatikan dan turut memberikan pandangan baik yang pro maupun kontra," ucapnya.
