Djawanews.com – Posisi Indonesia terjebak dengan skema konsorsium versi China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sehingga, mau tidak mau pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) kena apes harus menanggung pembengkakan biaya.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan sejak awal proyek kereta cepat itu memang penuh kontroversi. Mulai dari pengadaan lahan, target penyelesaian yang molor, hingga pembiayaan yang mengalami cost over run berkali-kali.
"Akibat janji manis China pemerintah Indonesia kena 'Cipoa' (tipu), proposal mereka dimenangkan karena menjanjikan proyek tersebut bisa dilakukan murni dengan skema bisnis antar BUMN kedua negara alias business to business yang artinya pemerintah tak perlu memberikan jaminan apa pun di proyek tersebut dan tidak akan menggunakan seperak pun duit APBN," ujar Satyo pada Jumat, 29 Juli.
- Pimpinan MPR Soal Kenaikan BBM: Penyelamatan APBN Harusnya dengan Stop Proyek Kereta Cepat dan IKN Nusantara
- Soal Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat China Jakarta-Bandung, Anggota DPR Ingatkan: Mirip yang Dialami Sri Lanka
- Rumor Pemerintah Jadi Kacung China: DPR Ungkap Kemungkinan Agenda Tersembunyi pada Proyek Kereta Cepat
Satyo pun mengaku merasa heran bagaimana pemerintah Indonesia membuat perjanjian kerja sama dengan China waktu itu, yang membuat posisi Indonesia justru dalam kondisi inferior atau bermutu rendah dan diharuskan menambal pembengkakan biaya, serta penyelesaian proyek Kereta Cepat yang terus-menerus di reschedule.
"Dengan skema konsorsium versi China ternyata ada 'pranknya', membuat posisi Indonesia terjebak, sekarang mau tidak mau pemerintah harus menyelesaikan, kena apesnya dalam proses kerja sama tersebut," pungkas Satyo soal proyek Kereta Cepat.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
