Djawanews.com – Pemerintah dipastikan tidak akan ikut menanggung biaya proyek pembangunan Kereta Cepat JKT-BDG (Jakarta-Bandung). Hal itu dikarenakan terdapat pembengkakan biaya atau cost over run.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan melalui itu Pemerintah akan berkontribusi dalam pembangunan.
"Terkait hal ini, temen-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost over run," jelas Wahyu dalam Media Briefing di Lapangan Banteng Jakarta, Selasa 26 Juli.
Wahyu mengatakan untuk cost over run pada Kereta Cepat JKT-BDG itu masih akan terus dibahas. Dan Pemerintah juga berkomitmen agar proyek tersebut segera dijalankan pada 2023. "Kalau cost over run lagi dibahas, dan saya nggak tahu ini apakah akan dibahas oleh Pak Presiden. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan)," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk saat ini yang sedang dikerjakan adalah stasiun-stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. "Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan kereta cepat," terangnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengungkapkan pihaknya berhasil menemukan pembengkakan biaya Kereta Cepat JKT-BDG yang cukup banyak mencapai US$1,1 miliar hingga US$1,9 miliar.
"Cost kereta cepat ini Rp6 miliar dolar pada awalnya. Nah estimasi cost overrun cukup banyak, totalnya bisa mencapai Rp1,176 miliar Dolar AS sampai Rp1,9 miliar Dolar AS,” kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu 6 Juli 2022.
Menurut Informasi Didiek, Pembengkakan biaya Kereta Cepat JKT-BDG ini terdiri akibat dari pembebasan lahan, Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan relokasi jalur.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
