Selain menjadi kuasa hukum dari Prabowo-Sandi, Bambang juga masih menduduki jabatan di pemerintahan.
Sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Indonesia Maju (AIM) melaporkan Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi pimpinan Luhut MP di Jl Wahid Hasyim no 10, Menteng, Jakarta Pusat.
Bambang Widjojanto diduga langgar kode etik
Berdasarkan keterangan dari salah satu pelapor, Sandi Situngkir, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dilaporkan sebab disinyalir telah melanggar kode etik sebagai advokat.
Sandi menyoroti jabatan Bambang yang saat ini menduduki jabatan publik dengan menjadi salah satu anggota di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangnan (TGUPP) besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sandi menilai, seharusnya Bambang tidak menjadi kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 lantaran masih menerima penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“kalau berbicara fakta, Kami sudah dapatkan fakta dari SK Gubernur DKI Jakarta, memang rekan sejawat kami Bambang Widjojanto masih menjabat,” terang Sandi di Gedung Peradi Luhut MP, Jakarta, Kamis (13/9/2019).
Sebagaimana yang terlampir dalam UU Advokat, juga kode etik Advokat. Seorang pengacara dilarang mengemban jabatan publik. Hal ini juga berlaku sebaliknya.
“Kemudian Undang Undang dan kode etik advokat, memang melarang yang bersangkutan menjalankan profesinya sebagai advokat,” kata Sandi.
Sandi juga menyayangkan sikap Bambang yang berharap MK tidak menjadi bagian dari rezim yang korup. Dia menilai sikap tersebut merendahkan MK dan diduga melanggar kode etik
“Bambang Widjojanto memperseptikan MK menjadi rezim yang sangat korup, sedangkan rezim ini tidak korup. Saya kira itu juga bagian dari melanggar undang-undang dan kode etik advokat,” tambah Sandi
Sebelumnya Sandi juga telah melaporkan yang bersangkutan (Bambang Widjojanto) ke ke dua Peradi lain yakni Peradi Pimpinan Fauzi Hasibuan pada siang tadi dan Peradi Pimpinan Juniver Girsang pada Rabu kemarin. Dia berharap laporanya dapat segera diproses oleh Peradi
Di sisi lain, Ketua Departemen Pembelaan Profesi Peradi Pimpinan Luhut MP yakni Filipus Tarigan mengungkapkan akan mendalami lebih dahulu laporan dari sejumlah advokat tersebut.
Filipus menyebut Peradi baru bisa memberi jawaban dalam tujuh hari kedepan diterima atau tidaknya pengaduan tersebut. selanjutnya Peradi juga akan mengecek dimana Bambang terdaftar sebagai advokat.
“Apakah di kami, atau di Peradi pimpinan lain, itu kami akan lihat dahulu. Maksimal 7 hari Peradi akan beri kejelasan apakah Bambang Widjojanto terdaftar di sini atau tidak,” terang FIlipus
“Jika memang terdaftar sebagai advokat di sini, tentu mudah langsung dibawa ke dewan pengawas advokat dan dewan kehormatan,” tambahnya.
