Djawanews.com – Pendidikan bela negara melalui skema Kampus Merdeka tengah diwacanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pendidikan militer masuk kampus tersebut direncanakan menjadi mata kuliah di luar program studi selama dua semester.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti mengkhawatirkan rencana pemerintah tersebut. Ia menilai pendidikan militer Kampus Merdeka justru dapat membungkam daya kritis mahasiswa.
Menurutnya, ada banyak cara mengembangkan potensi mahasiswa di masyarakat.
“Masih banyak cara-cara lain sebenarnya yang bisa dilakukan dalam sektor pendidikan dengan semangat demokrasi dan keadilan yang bisa diupayakan. Jadi mungkin yang harus dilihat dari negara adalah angle yang berbeda, perspektif yang berbeda dari bagaimana anak muda hari ini bergerak. Bukan dengan cara-cara kekerasan ataupun yang memang katanya untuk menguatkan mental dan lain sebagainya itu,” kata Fatia dikutip dari BBC.
“Justru mahasiswa itu harusnya diberikan ruang lebih luas untuk menerapkan ilmunya ke publik ataupun ke masyarakat, bukan dengan cara sistem-sistem militerisme itu, walaupun tidak memegang senjata, tapi sistem-sistem dan budaya-budaya militerisme itu diterapkan pada masyarakat,” lanjutnya menambahkan.
Untuk mengetahui ragam perkembangan peristiwa regional, nasional dan mancanegara terupdate, ikuti terus rubrik Berita Hari ini di Djawanews.
