Sempat Digadang-gadang Bakal Majul Pilwali Surabaya 2020, Ahok Pilih Bantu Petani di NTT.
Siapa sih yang enggak kenal dengan eks Gubernur DKI 2014-2017? Ya, dia adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Akhir-akhir ini, Ahok digadang-gadang akan maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020.
Namun, saat ditanya mengenai ketertarikannya untuk maju di Pilwali Surabaya 2020 menggantikan Risma, begini jawaban Ahok.
Jawaban Ahok Mengenai Peluangnya Maju Pilwali Surabaya
Ahok mengaku tidak tergiur untuk maju di Pilwali Surabaya pada 2020 mendatang. Ahok menegaskan bahwa dirinya hanya fokus menjadi pengajar di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Nggak Kepikiran (maju di Pilwali Surabaya 2020) dan nggak ada tugas (dari partai) ke sana juga,” tutur Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini rencananya akan menghabiskan waktu dengan urusan petani di NTT dan mengajar di sekolah politik. Ketua PDIP, partai yang kini menanungi Ahok, Megawati Soekarnoputri juga telah menegaskan tugas yang harus diemban Ahok.
“Saya akan banyak waktu urusan petani di NTT. Ibu Ketum kasih tugasnya jelas, tidak ke mana-mana selain NTT dan sebagai pengajar. Ibu Mega bukan sembarangan kasih tugas,” ujarnya.
Menurut Ahok, PDI-P memiliki banyak kader mumpuni yang bisa dicalonkan di Pilwali Surabaya 2020 mendatang.
Sekalipun Ahok mendapat restu dan sambutan baik oleh sebagian warga Kota Surabaya, dia merasa tidak akan bisa masuk ke ranah politik. Ahok menyatakan bahwa dirinya akan berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat.
“Bukan soal sambutan (warga Surabaya). Saya melaksanakan, pertama bisa menolong banyak masyarakat, yang kedua saya sebagai kader partai tentu saya ikuti perintah partai,” kata Ahok.
Ada alasan yang membuat Ahok cenderung menarik diri dari peluang terjun kembali ke dunia pemerintahan. Salah satunya, karena dirinya sudah pernah terjerat kasus hukum.
Dia mengacu pada kasus penodaan agama yang pernah menjeratnya. Ahok pernah ditahan selama 2 tahun, karena terbukti bersalah dalamm kasus itu.
Meski Ahok merasa dirinya mustahil maju ke Pilwali Surabaya, namun PDI-P menyatakan hal itu masih mungkin terjadi.
“Masih terbuka peluang lah. Ngapain ditutup?” ujar Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari.