Jokowi sebagai presiden terpilih memiliki hak prerogatif untuk menentukan komposisi menteri di kabinet kerja jilid II.
Ketua Umum Partai Amanat Nasiona (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas memiliki pandangan berbeda dengan Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais soal dukungan dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf
ungkapan tersebut disampaikan Zulhas setelah Amien Rais memberikan pernyataan terkait jatah menteri bagi oposisi dengan proporsi 45 persen di kabinet Jokowi-Ma’ruf sebagai syarat rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo.
Zulhas dukung Kabinet Jokowi-Ma’ruf tanpa syarat
Zulhas mengatakan, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf semestinya dilakukan tanpa harus mengajukan syarat terlebih dahulu.
Alasannya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin merupakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Keterpilihan itu adalah bentuk kedaulatan rakyat Indonesia kepada keduanya untuk memimpin Indonesia di periode mendatang.
“Enggak pakai syarat-syarat. Ingat, yang berdaulat itu rakyat. Rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih. Siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” terang Zulhas di Gedung MPR, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo di MRT (Twitter Pramono Anung @pramonoanungw)
Terkait jatah menteri, lanjutnya, sudah menjadi wewenang penuh bagi Jokowi selaku presiden terpilih dalam pemilu 2019. Zulhas menyebut, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang bakal dipilih untuk menjadi pembantunya di kabinet kerja jilid kedua nanti.
Jika PAN memutuskan untuk bergabung dalam garbong Jokowi, Zulhas menegaskan, pihaknya tidak akan mengajukan syarat apapun kepada Jokowi.
“Oleh karena itu, kami enggak pakai syarat-syarat. Kami mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia,” ucap Zulhas.
Sebelumnya, Amien Rais mengajukan dua syarat rekonsiliasi dengan kubu Jokowi, diantaranya, mengakomodir dan menerima ide-ide dari Prabowo-Sandi serta meminta jatah kursi dengan perbandingan 55:45 di kabinet.
Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, Amien menyebut pihaknya akan tetap memilih berada diluar pemerintahan ata oposisi. Dan jika ada kubu Prabowo-Sandi yang menyebrang dan bergabung dalam kabinet Jokowi-ma’ruf, maka mereka akan menanggung aib.
“Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin,” ungkap Amien di Jakarta, Sabtu (20/7).
