Djawanews.com – Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) dengan jumlah Rp600.000 bagi para pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulannya.
Pemberian bansos tersebut efektifitasnya diragukan untuk mengatasi kemungkinan resesi ekonomi Indonesia. Alih-alih menyiapkan skenario terburuk (resesi) pemerintah kini tetap optimis dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan cara apa?
Setidaknya pemberian bansos bagi para pekerja swasta tersebut memang dikhususkan untuk meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sektetaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede, dari CNBC (5/8)
Pardede menjelaskan jika pemberian bansos bagi pegawai dengan gaji dibawah Rp5 juta untuk menjaga mereka dalam daya beli masyarakat.
“Yang jelas kita ingin membantu saudara-saudara kita berpenghasilan rendah untuk tetap punya daya beli. Juga para pegawai yang dipotong gajinya pada saat covid-19 ini,” ungkap Raden.
Kemudian jika bansos Rp600 ribu tersebut dibandingkan dengan bansos yang ditujukan bagi para pengangguran, akan memiliki selisih yang “lumayan” besar.
Orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan juga akan menerima bansos melalui Kartu Pra kerja. Namun akan syarat untuk menerima bantuan tersebut, di antaranya peserta harus melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pelatihan yang sudah diikuti, dan mengikuti minimal satu kali pelatihan.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari, dilansir dari Detik (7/8) menyatakan jika peserta yang sudah mengisi survei akan diberikan insentif Rp 50.000 dan akan ada tiga tahapan dan totalnya adalah Rp150.000.
Jika dibandingkan kedua bansos tersebut memang terlampau jauh nilainya. Pemberian bansos dan tujuan pemerintah mengatasi resesi dengan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat bisa dikatakan gambling.
Seberapa efektifkah bansos Rp600 ribu untuk pekerja swasta? Simak berita selengkapnya hanya di Warta Harian Nasional Djawanews.
