Djawanews.com – Susi Air layangkan somasi ke Bupati Malinau untuk meminta maaf dan uang ganti rugi terkait pesawatnya yang diusir paksa di hanggar beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui peristwa pesawat Susi Air ditarik paksa keluar terjadi di hanggar Bandara Robert Atty Besing oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Perkara itu kini memasuki babak baru. Susi Air yang memiliki nama lengkap PT ASI Pudjiastuti Aviation resmi mengirimkan somasi kepada dua pihak yang ada di pemerintahan Kabupaten Malinau.
Adapun dua pihak yang disomasi Susi Air melalui kuasa hukumnya dari Visi Law Office, Donal Fariz, yaitu Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah Ernes Silvanus.
“Visi Law Office sebagai kuasa hukum secara resmi mengirimkan somasi atau teguran pada hari Senin, 7 Februari 2022, dan ditujukan pada dua pihak, yakni Sdr. Wempi Wellwm Mawa dan Sdr. Ernes Silvanus,” kata Donal Fariz melalui keterangan tertulis.
“Somasi dikirimkan kepada dua pihak tersebut karena dinilai paling bertanggung jawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari hanggar,” imbuhnya.
Pengusiran lima unit pesawat milik Susi Air pada 2 Februari 2022 lalu menjadi awal mula permasalahan ini, tanpa alasan yang jelas Pemkab menolak perpanjangan izin penggunaan hanggar.
Tidak hanya itu, Bupati Wempi bahkan memerintahkan Satpol PP untuk memindahkan paksa pesawat yang sudah beroperasi di sana selama 10 tahun itu.
Donal mengatakan pengerahan tenaga Satpol PP oleh Pemkab Malinau tidak sesuai dengan tugas Satpol PP yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi.
- Kapolda Papua Sebut Pilot Susi Air Bersama KKB Pimpinan Egianus Kogoya di Paro
- Beda dengan Kapolri, Panglima TNI Bantah Pilot dan Penumpang Pesawat Susi Air Disandera KKB Papua
- Klarifikasi Pemkab Malinau Terkait Pengosongan Hanggar di Bandara RA Bessing yang Mengakibatkan Penggusuran Pesawat Susi Air
Dalam somasi tersebut manajemen Susi Air menuntut Pemkab Malinau untuk meminta maaf secara tertulis atas tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap yang melawan hukum.
Menurut Donal, Pemkab Malinau telah semena-mena karena surat pemberitahuan pemindahan pesawat baru diberikan di hari yang sama pada Rabu, 2 Februari 2022.
“Susi Air akan meminta perlindnungan kepada aparat hukum, agar tindakan sewenang-wenang seperti kemarin tidak terjaddi lagi,” ujarnya.
Susi Air Meminta Ganti Rugi Rp8,9 M
Selain meminta maaf, Pemkab Malinau juga diminta ganti rugi kepada pihak maskapai Susi Air sebesar Rp8.955.000.000 atau Rp8,9 miliar. Uang itu merupakan biaya ganti rugi akibat pembatalan penerbangan, biaya perawatan, dan pemindahan barang-barang.
Menurut Donal, Susi Air belum mencari hanggar baru untuk pesawat-pesawat tersebut karena tengah berfokus menjaga aset yang ada di luar hanggar.
Susi Air meminta dua hal tersebut, yakni meminta maaf secara tertulis dan membayar ganti rugi, segera dilaksakan oleh Pemkab Malinau dalam kurun waktu tiga hari.
Meski demikian, Sekretaris Susi Air Nadine Kaiser memastikan Susi Air masih melayani pekerjaan dari pemerintah baik yang memakai APBN maupun APBD.
Namun pelayanan rute Malinau akan terganggu selama satu atau dua minggu ke depan.
“Jadi, satu dua pekan ke depan, mungkin ada pembatalan di beberapa tempat seperti Samarinda, Malinau, Tarakan, dan Masamba,” ungkap Nadine ketika jumpa pers virtual pada 3 Februari lalu.
