Djawanews.com – Pemerintah tidak ingin perayaan Natal dan tahun baru menimbulkan lonjakan kasus baru COVID-19. Terkait dengan Natal, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro meminta gereja menyediakan opsi ibadah Natal 2021 dari rumah.
"Secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja agar kapasitas gereja tidak melebihi 50 persen dari batas maksimum," kata Reisa dikutip Antara.
Dia meminta kepada umat kristen yang akan beribadah dan merayakan hari raya Natal 2021, dan terutama panitia di gereja-gereja, membentuk satuan tugas protokol kesehatan penanganan COVID-19.
Satgas ini diharapkan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 daerah yang bertujuan menjamin keamanan dan keselamatan jemaat selama pelaksanaan ibadah dan perayaan natal.
"Kami yakin KWI, PGI, dan organisasi keagamaan nasrani lain sudah punya rujukan prokes dan pengaturan ibadah yang baik karena ini merupakan natal kedua yang kita alami di masa pandemi COVID-19, " katanya.
Masyarakat yang merayakan Natal 2021 serta Tahun Baru 2022 di rumah pun lebih diuntungkan karena dapat menjaga kesehatan dan kehangatan keluarga.
"Ini bukan tahun baru pertama kita tidak berlebihan merayakan, ini kali kedua kita merayakan. Kita mesti bersyukur dengan khidmat di rumah saja bersama orang tercinta dan keluarga tersayang," ucapnya.
Masyarakat harus memperhatikan potensi bencana lain yang bukan hanya bencana alam seperti banjir, longsor, dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lain, tapi juga bencana akibat COVID-19. Pencegahan pun lebih baik dibandingkan baru bereaksi saat banyak korban berjatuhan.
"Mencegah dan bersiap siaga jauh lebih baik daripada mengobati dan merehabilitasi atau merekonstruksi," samubung Reisa.
Menurutnya, Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 adalah ajang pembuktian Indonesia mampu keluar dari pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di samping itu tes, testing, tracing, dan treatment juga akan tetap digencarkan agar PPKM tetap bisa dijaga di level 1 atau terkendali.
"Program vaksinasi juga dipercepat agar mencapai 70 persen sasaran di akhir tahun ini sehingga menambah kekebalan bersama yang telah berhasil mengurangi angka hospitalisasi atau perawatan rumah sakit dan memotong angka kematian dengan drastis," tutur Reisa.
