Jakarta (11/1/2020)—Bencana banjir yang mengawali pembukaan tahun 2020 DKI Jakarta lalu menyedot tidak hanya perhatian nasional tetapi juga internasional. Pada laman twitter bencana banjir yang dialami ibu kota ini dicuit hingga 1 juta kali pada awal tahun baru.
Besarnya perhatian masyarakat di atas juga secara langsung mempertanyakan pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies yang lebih memilih bersikap dingin atas hal tersebut semakin memanaskan suasana.
Berbagai macam keluhan sampai gugatan class action pun dilancarkan terkait pertanggungjawaban mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu. Tagar ganti Gubernur DKI juga sempat menjadi trending topic.
Ramai di Media Sosial, Anies Memilih Tidak Peduli
Seperti yang dikatakan sebelumnya, banjir Jakarta sangat ramai dibicarakan di media sosial per 1 Januari. Ditemukan intensitasnya bahkan mengalahkan Pilpres 2019.
Dilansir dari Media Indonesia.com, peneliti Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan, “Dalam 2 tahun terakhir, percakapan 1 Januari memang paling tinggi, sehari mencampai hampir 800K twit. Sebelumnya saat pilpres 27 April sempat sangat tinggi, tapi kalah jauh dengan sekarang.” Hal itu dikatakan Fahmi melalui akun Twitter-nya @ismailfahmi, Kamis (2/1),
Banjir Jakarta ramai dibicarakan di medsos (pinterest.com)
Selain itu dilansir dari laman yang sama, perusahaan media intelligence Isentia menangkap perbincangan media sosial terkait peristiwa ini sebanyak 241.407 buzz selama seminggu terakhir, dari 1 Januari hingga 6 Januari 2020.
“Ramainya bahasan netizen tentunya memunculkan sejumlah trending topic terkait banjir ini tersendiri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling sering disebut, yakni sebanyak 73.381 buzz, terkait kinerjanya dalam menghadapi peristiwa banjir ini,” tegas Insights Manager Isentia Indonesia, Yudha Prawira, Kamis (9/1).
Menanggapi hal di atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan fokus bekerja dan tidak akan terlalu memikirkan mengenai percakapan media sosial.
“Saya fokus pada bekerja, bekerja di Jakarta memastikan bahwa semua fasilitas kita, semua personalia kita, semua sumber daya kita, itu digunakan untuk memastikan Jakarta berfungsi lagi dengan cepat. Dan alhamdulillah itu kejadian,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/1).
Keluhan sampai Gugatan kepada Anies Baswedan
Banyak pihak mengeluhkan terkait sikap Anies dalam penanganan banjir di Jakarta. Anies dinilai lamban melakukan upaya pemulihan lingkungan di ibu kota.
Dilansir dari Media Indonesia.com, Direktur Eksekutif Walhi DKI Tubagus Ahmad menyoroti lambannya upaya tersebut sehingga salah satu dampaknya banjir besar yang melanda DKI di awal tahun.
“Saya menilai lamban, padahal sedikitnya sudah ada 17 aturan dalam bentuk peraturan gubernur dan intruksi gubernur yang dibuat. Anies harus segera memerintahkan jajaran untuk pemulihan lingkungan. Karena tinggal tersisa dua tahun lagi,” tegas Tubagus Ahmad, Rabu (8/1).
Selain dari Walhi DKI, suara juga datang dari luar negeri, yakni kelompok relawan NKRI Amerika Bersatu (AB1) yang berada di 36 negara bagian di AS. Mereka menyayangkan keterlambatan tindakan dari Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir di awal tahun ini.
Dalam hal ini Tricia Sumarijanto, selaku pendiri relawan AB1 mengatakan, “Pemprov seharusnya ikut berperan lebih aktif mencari solusi pencegahan banjir dengan melibatkan komponen-komponen yang selama ini sudah terbukti berhasil pada tahun-tahun sebelumnya,” Washington, DC, Senin (6/1).
Di atas semua hal di atas sebanyak 300 warga DKI Jakarta telah melaporkan gugatan class action terkait sikap Anies dalam penanganan banjir awal tahun tersebut.
Dilansir dari Media Indonesia.com, bahwa semangat dari gugatan itu adalah untuk membela hak warga negara untuk dilindungi kehidupannya oleh pemerintah.
“Kami prihatin pada musibah banjir, ini soal kemanusiaan. Lalu kami berikan advokasi karena mereka punya hak untuk dilindungi oleh penyelenggara negara. Semangat gugatannya seperti itu,” tegas Darson selaku Anggota Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (7/1).
