Prabowo semakin dekat untuk ambil bagian dalam pemerintahan Jokowi-ma’ruf.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru saja menjalin rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Sabtu pekan lalu. Pertemuan yang dilangsungkan dalam gerbong MRT tersebut seolah memberikan sinyal bahwa Prabowo akan berada dalam satu gerbong dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pun secara terang-terangan menyebut dua syarat rekonsiliasi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf. Salah satunya adalah ide-ide dari Prabowo-Sandiaga harus diterima dan diakomodir oleh kubu Jokowi.
Amien Rais ingin jatah 45 pesen di Kabinet Jokowi-Ma’ruf
Selain syarat diatas, Amien menyebut ada satu syarat lagi yang diajukan oleh pihaknya yakni pembagian jatah kursi dengan proporsi 55:45 di kabinet Jokowi periode 2019-2024.
Jika kedua syarat tersebut tak dapat dipenuhi, maka kubunya akan tetap berada di luar pemerintahan alias oposisi. Dan bagi kubu Prabowo-Sandi yang berpindah haluan ke pemerintah, Amien mengatakan mereka akan menangung aib.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. (Media Indonesia)
“Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin,” terang Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7).
Amien menilai, rekonsiliasi seharunya disandarkan atas dasar kesamaan program. Dia menambahkan, Jokowi seharusnya memiliki pandangan yang sama dengan prabowo perihal pembangunan negara Indonesia.
“Saya bilang kalau mau rekonsialiasi tentukan dulu platformnya, mau diapakan Indonesia ini,” kata Amien.
Dia menyebut soal program atau platform Prabowo yang perlu disamakan dengan Jokowi seperti, kedaulatan pangan, energi, tanah, hingga air. Amien optimis, platform Prabowo tersebut dapat membuat bangsa Indonesia menjadi kuat.
“Kalau mungkin [dilaksanakan], alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan. Tapi kalau [Jokowi] tidak mau [melaksanakan ide Prabowo], ya sudah kita di luar, oposisi,” ungkap Amien.
Tanggapan kubu Joko Widodo
Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, terkait jatah menteri itu sudah menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI terpilih.
Hasto menilai, tidak elok lagi jika masih ada upaya untuk bagi-bagi jabatan dalam pemerintahan periode 2019-2024.
“Kami tidak berbicara berapa persentasenya. Kami bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi,” papar Hasto di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Hasto menyebut, partai politik tidak memiliki kewenangan untuk urusan komposisi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Itu artinya tidak ada konsep jatah menjatah.
“Partai boleh mengusulkan, tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas,” tandas Hasto
