Hari Rabu pagi (13/10/2019) lalu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi kantor Kementrian BUMN untuk memenuhi undangan Menteri BUMN, Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku berbincang dengan Erick Thohir selama 1,5 jam. Topik perbincangan juga tidak jauh dari perusahaan BUMN. Ia juga mengaku diminta untuk berkontribusi di dalam salah satu perusahaan milik negara.
Belum jelas posisi apa yang ditawarkan Menteri BUMN kepada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Ahok sendiri juga belum dapat memastikan jabatan apa yang akan ia emban. Yang jelas, posisi yang ditawarkan kepada Ahok tidak main-main.
“Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya tidak tahu. Mesti tanya ke Pak Menteri [Menteri BUMN Erick Thohir],” kata Ahok saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/12/2019).
Ahok Siap Jadi Bos BUMN untuk Negara
Pelantikan mantan Gubernur DKI Jakarta dalam tubuh BUMN dipastikan tidak lama lagi. Ahok sendiri menilai kemungkinan sebelum 2019 habis, antara November atau Desember.
Masuknya Ahok dalam jajaran pejabat BUMN memang tak lepas dari rekomendasi Presiden Jokowi secara langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/11/2019), ia juga belum bisa memastikan posisi apa yang akan dijabat oleh Ahok.
Fadjroel Rachman menilai, status mantan Napi tak halangi Ahok jadi bos BUMN (headtopics.com)
Masuknya Ahok menjadi salah satu bagian dari BUMN tentu menuai pro dan kontra. Selain menyandang mantan narapidana, Ahok juga dituntut untuk mundur dari PDIP. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman.
“Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik,” ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Sementara terkait status Ahok yang menyandang mantan terpidana karena dianggap menistakan agama, Fadjroel mengatakan hal tersebut tidak menjadikan halangan. Yang terpenting, kata Fadjroel, Ahok tak pernah tersandung kasus korupsi.
Presiden Joko Widodo memang sejak awal telah menegaskan aturan dalam menentukan sosok pengisi di BUMN. “Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja,” ujar Komisaris Utama PT Adhi Karya tersebut.
Meski Ahok telah positif bakal jadi bos BUMN, Fadjroel juga belum dapat informasi mengenai posisi apa yang akan ditempati Ahok nantinya.
