Djawanews.com - Banyak kejutan dari kabinet yang akhirnya diumumkan Taliban untuk memimpin Afghanistan atau Imarah Islam untuk ke depan. Selain tidak ada satu perempuan, seorang menteri di kabinet Taliban adalah buronan yang paling dicari oleh FBI saat ini.
Namanya adalah Sirajuddin Haqqani. Dia dipilih menjadi pejabat Menteri Dalam Negeri. Dan Sirajuddin Haqqani masuk ke dalam daftar buronan FBI dengan iming-iming hadiah 5 juta dolar atau setara Rp71.438.750.000.
Ada beberapa nama lagi di Imarah Islam yang sudah masuk ke dalam daftar sanksi dari PBB. Kondisi ini membuat pertanyaan besar muncul, mungkinkah Taliban akan mendapat pengakuan internasional.
Gedung Putih sudah mendapat rincian nama para pejabat di Imarah Islam. Pemerintah AS melalui juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: “Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu,"
“Kami memahami bahwa Taliban telah menghadirkan ini sebagai kabinet sementara. Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya.” katanya dikutip dari The Guardian.
Hello FBI,
— Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) September 7, 2021
I don’t need your $5 million but I can give you credible information that can lead directly to the arrest of Sirajuddin Haqqani.
He is currently serving as the Interior Minister of Taliban-ruled Afghanistan.
Oh wait, you already know it.
Sejumlah sosok yang masuk dalam daftar pejabat pemerintahan Afghanistan menjadi sorotan. Mohammad Hassan Akhund, pemimpin senior Taliban yang ditunjuk sebagai penjabat perdana menteri Afghanistan, adalah mantan menteri kabinet berpengalaman dengan telinga kepala spiritual gerakan itu, menurut sumber dan analis Taliban.
Akhund adalah kepala lama badan pembuat keputusan kuat Taliban, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan. Analis melihat Akhund sebagai tokoh politik, dengan kendalinya atas dewan kepemimpinan juga memberinya suara dalam urusan militer.
Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, ia pertama kali menjabat sebagai menteri luar negeri dan kemudian sebagai wakil perdana menteri. Seperti banyak kabinet yang akan datang, dia berada di bawah sanksi PBB atas perannya dalam pemerintahan itu.
