Djawanews.com - Tak terbayangkan seberapa letih kaki mereka. Berjalan kaki selama 44 hari menempuh jarak 1.700 km dari Danau Toba ke Jakarta. Mereka berharap bisa bertemu Presiden Joko Widodo untuk meminta agar kegiatan PT Toba Pulp Lestari ditutup.
Mereka adalah 11 perwakilan warga dari Tano Batak yang menamakan diri Tim 11 Ajak Tutup TPL. Sudah tiba di Jakarta sejak Selasa, 27 Juli 2021.
Tiga orang dari mereka, antara lain Togu Simorangkir, pegiat literasi dan penerima Anugerah Kick Andy Heroes 2019; Anita Martha Hutagalung (Oni), ibu rumah tangga dan penulis perempuan; serta Irwandi Sirait, penyandang disabilitas dan aktivis lingkungan.
Titi Pangestu dari AMAN menjelaskan kalau perjalanan mereka itu sebenarnya masih ada 'utang' 8 Km lagi dari Istana Merdeka. Mereka diadang oleh rombongan polisi yang meminta supaya dilakukan swab antigen.
"Kebetulan Bang Togu memang tidak enak badan karena kelelahan. Hasil Antigennya reaktif. Bang Togu kemudian dibawa ke Rusun Pondok Bambu setelah mengecek ulang dengan PCR," kata Titi kepada djawanews, Jumat 30 Juli.
Beruntung hasil PCR nya menunjukan hasil menggembirakan. Togu dinyatakan negatif Covid-19 dan kembali bergabung bersama teman-teman yang lain.
Kini ke-11 orang itu masih beristirahat di salah satu tempat sambil menunggu kepastian kapan waktu bisa bertemu Presiden Jokowi. Surat melalui Kantor Staf Kepresidenan sudah dikirim untuk meminta waktu pertemuan.
Seruan tuntutan terhadap pencabutan izin operasional pabrik dan konsesi PT TPL kali ini, bukan yang pertama. Perampasan tanah Masyarakat Adat oleh perusahaan itu telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade, ketika perusahaan pulp (bubur kertas) tersebut masih bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang didirikan pada 26 April 1983.
Dari siaran pers yang diterima, awalnya, perusahaan itu memiliki konsesi seluas 269.060 hektar yang tersebar di 11 kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, dan Humbang Hasundutan, melalui SK MENHUT No. SK.493/Kpts/II/1992 dengan periode izin dari 1 Juni 1992 sampai 31 Mei 2035. Konflik bermula dari lokasi konsesi yang banyak bersinggungan dengan wilayah adat.
Pada era 1990-an, perlawanan besar dari Masyarakat Adat Porsea, Toba, pernah terjadi dan berhasil memaksa penutupan IIU. Tetapi, perusahaan kembali datang dengan nama baru: TPL.
Pada 2009, perseteruan pecah lagi ketika TPL melakukan penebangan secara brutal terhadap pohon-pohon kemenyan dan penanaman ekaliptus di hutan adat yang menjadi ruang hidup sekaligus sumber penghidupan Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta di Pollung, Humbang Hasundutan. Perselisihan itu berujung pada kriminalisasi sejumlah warga.
Belakangan, kemarahan Masyarakat Adat terulang lagi di Natumingka, Toba pada 18 Mei 2021 saat mereka menghadang sekitar 400 buruh/petugas keamanan TPL yang hendak menerobos wilayah adat yang diklaim sebagai bagian dari konsesi perusahaan. Warga yang kala itu tengah melindungi hutan dan makam leluhur, kemudian dilempari kayu dan batu oleh para pekerja TPL. Sedikitnya terdapat 12 warga mengalami luka serius, termasuk para ibu dan lansia.
Kehadiran TPL tidak hanya berdampak serius pada kerusakan lingkungan Kawasan Danau Toba serta kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat, tetapi juga menghancurkan kebudayaan Batak dan perekonomian warga yang berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidup dari getah pohon kemenyan di hutan adat dan pasokan air yang bersumber dari hulu Danau Toba, di mana TPL membangun pabriknya dan membuang limbah.
"Terima kasih atas dukungannya kepada kami, dan perjuangan ini bukan hanya perjuangan Banso Batak, namun perjuangan masyarakat Indonesia untuk menjaga bumi. Masih ada 8 kilometer lagi langkah kami menuju Istana Negara untuk meminta Presiden Jokowi segera menutup PT TPL," kata Togu Simorangkir.
"Banyak dukungan dalam perjalanan kami dan bukan hanya dari orang Batak saja. Ada yang menjamu makan, ada yang memberikan bekal, dll, hingga dukungan dari masyarakat setibanya kami di Jakarta. Dukungan juga hadir dari anak-anak saya sebelum melakukan aksi. Saya sangat salut pada perjuangan orang-orang sebelumnya untuk menutup Indorayon," ucap Anita Hutagalung.
