Djawanews.com – Dugaan upaya menghalangi penegakan hukum atau penyidikan (obstruction of justice) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J semakin jelas. Sejumlah 35 polisi dari perwira menengah hingga perwira tinggi dinyatakan melanggar kode etik karena tak profesional menangani kasus Brigadir J. Bakal ada yang jadi tersangka?
Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada indikasi kuat terjadinya obstruction of justice di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan
"Obstruction of justice sejak awal kami katakan ada indikasi kuat, ketika kami cek di TKP indikasi itu semakin menguat," kata dia, Senin, 15 Agustus
Anam mengatakan saat melakukan pengecekan di TKP, tim dari Komnas HAM juga didampingi langsung oleh Inafis, Dokkes Polri dan Labfor Polri.
Tim dari Komnas HAM juga menanyakan beberapa hal salah satunya mengenai sudut tembakan yang terdapat di dalam rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J.
Komnas HAM juga mengapresiasi sifat keterbukaan dari Polri yang memberikan akses dan informasi seluas-luasnya kepada tim Komnas HAM.
Sementara Polri menyatakan anggota yang melanggar kode etik dalam proses penanganan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J terus bertambah. Tercatat, 35 anggota sudah dinyatakan tidak profesional dalam penanganan kasus Brigadir J.
"Iya betul, informasi dari Itsus demikian (35 melanggar kode etik, red)," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin, 15 Agustus.
Jumlah ini usai ditetapkannya lima penyidik Polda Metro Jaya yang dianggap melanggar.
Puluhan anggota ini diduga kuat tak profesional dengan menghilangkan barang bukti. Satu di antaranya rekaman CCTV yang disebut sebagai saksi kunci.
Irjen Dedi menjelaskan, polisi yang berstatus terperiksa jumlahnya mencapai 63 anggota. Mereka diduga terlibat di rangkaian pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
"Total sementara terperiksa 63 orang," kata Dedi.
Dalam kasus ini 16 anggota Polri ditempatkan di tempat khusus. 10 di antaranya di Provos dan sisanya di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sedangkan pada kasus pembunuhan Brigadir J, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada RE, Bripka RR, dan Kuat Maruf.
Bisa Dijerat Pidana
Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebut dugaan pengambilan decorder kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang dilakukan terkait kasus pembunuhan Brigadir J dengan dalang otak pelaku pembunuhan eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo bisa dipidana.
“Bisa masuk dua-duanya. Hukum formal itu kan kristalisasi dari moral dan etika, jadi pengambilan CCTV itu bisa melanggar etik karena tidak cermat atau tidak profesional dan sekaligus bisa pelanggaran pidana karena obstruction of justice dan lain-lain,” ujarnya kepada wartawan, Minggu, 7 Agustus.
Mahfud menegaskan kembali kalau dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Irjen Sambo bisa berjalan beriringan dengan dugaan pidana jika terbukti melakukan pidana.
Pasalnya, lanjut Mahfud, sanksi etik bukan diputuskan oleh majelis hakim. Sehingga pelanggaran etik bisa ditindak bersamaan dengan pidana.
"Ya, karena sanksi etik bukan diputus oleh hakim dan bukan hukuman pidana melainkan sanksi administratif seperti pemecatan, penurunan pangkat, teguran, dan lain-lain. Sedangkan peradilan pidana diputus oleh hakim yang hukumannya adalah sanksi pidana seperti masuk penjara, hikuman mati, perampasan harta hasil tindak pidana, dan lain-lain,” ucapnya.
Janji Kabareskrim
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menegaskan persoalan CCTV yang disebut rusak/mati di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo masih diselidiki terkait misteri pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Tindakan tegas akan diterapkan kepada anggota yang terbukti menghalangi penyidikan kasus Brigadir J.
“Yang jelas rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di satpam dan itu juga sdh kita dalami dan kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya,” kata Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam jumpa pers perkembangan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J di Mabes Polri, Kamis, 4 Agustus.
“Tentunya memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan sehingga membutuhkan waktu untuk mengungkap tuntas kasus ini,” sambung Komjen Agus.
Soal proses penanganan pembunuhan Brigadir J, Kabareskrim mengatakan timsus Polri bekerja secara menyeluruh termasuk terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan Brigadir J.
“Nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada bapak Irwasum nanti akan jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku,” kata Komjen Agus.
