Djawanews.com – Presiden Joko Widodo telah membubarkan 18 lembaga negara yang dianggap tak menunjukkan hasil kerja yang baik dan maksimal. Pembubaran ini resmi tercantum dalam keputusan Presiden atau Keppres dan efektif berlaku Senin, 20 Juli 2020. Dari pembubaran ini kemudian timbul pertanyaan, bagaimana nasib PNS yang bekerja di lembaga tersebut?
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang terdampak perampingan akan disalurkan ke instansi lain. BKN akan melakukan pemetaan, instansi mana yang masih membutuhkan pegawai.
“Jadi tidak asal taruh sini, taruh sini. Harus ada penghitungan kebutuhan. Yang dibutuhkan instansi apa? Kemudian kompetensinya seperti apa?,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, Minggu (19/7/2020) lalu.
Ia juga menjelaskan, jika terdapat PNS yang tak bisa disalurkan saat perampingan, kemudian usia telah mencapai 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun, pegawai akan diberhentikan dengan hormat.
Meski demikian, PNS akan tetap mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ketika tidak ada instansi yang membutuhkan pegawai, kompetensi tidak dibutuhkan, dan ternyata kelebihan pegawai, kalau sudah masuk batas usia pensiun dapat dipensiunkan. Kalau belum ya dia harus menunggu dulu,” kata Paryono lagi.
Namun, jika ada PNS yang tak bisa disalurkan namun usia belum mencapai 50 tahun dan masa kerja kurang dari 10 tahun, akan diberikan uang tunggu maksimal lima tahun. Uang tunggu akan diberikan sampai PNS yang bersangkutan dapat disalurkan. Namun jika tak dapat disalurkan dalam jangka waktu tersebut, PNS akan diberhentikan dengan hormat dengan hak kepegawaian.
Ia menegaskan, semua kebijakan yang berkaitan dengan nasib PNS dan kepegawaian selanjutnya, khususnya rotasi atau pemindahan pegawai dari badan yang dibubarkan, akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2017 tentang Manajemen PNS jika ada kemungkinan PNS tak bisa disalurkan.
