Djawanews.com – Rapat virtual digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Komisi X DPR pada Selasa (14/4/2020). Salah satu bahasan dalam rapat tersebut yaitu penundaan penyelenggaraan PON 2020 di tengah pandemi Corona COVID-19.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengatakan bahwa DPR menyarankan agar PON 2020 yang sedianya akan digelar pada 20 Oktober hingga 2 November 2020 di Papua ditunda karena pandemi Corona. Ia meminta Kemenpora berkonsultasi kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi COVID-19 ini. Terkait hingga kapan penundaannya, tanggal, bulan dan tahunnya, kami serahkan Menpora berkonsultasi dengan Presiden,” ujar Syaiful Huda seperti dikutip Djawanews dari Detik.
Ada beberapa alasan yang melatari DPR mengusulkan agar PON 2020 ditunda, selain belum adanya tanda-tanda pandemi COVID-19 berakhir, pengadaan alat olahraga yang seharusnya sudah berada dalam tahapan pelaksanaan lelang belum bisa dilakukan.
“Sebab, ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi COVID-19 juga. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, China atau Jepang, praktis mereka tidak bisa, padahal PON tinggal lima bulan lagi sebenarnya. Pengiriman barang dan lain-lain juga mengalami delay semua,” ungkap Syaiful Huda yang juga menjabat sebagai Juru Bicara DPP PKB.
Kendati mendesak PON 2020 diundur, DPR mengimbau agar pembangunan venue tetap berjalan.
PON 2020 menurut Menpora
PON 2020 Papua terancam ditunda (Papua.bisnis.com)
Dihubungi secara terpisah, Menpora Amali mengatakan belum adanya keputusan soal PON 2020. Ia mengaku akan membahas kelanjutan turnamen olahraga empat tahun sekali tersebut dalam rapat kabinet mendatang.
“Saya belum memutuskan tentang PON. Belum ada keputusan penundaan dalam raker tadi. Dalam salah satu butir kesimpulan Raker tadi, Komisi X mendesak Menpora RI untuk menunda pelaksanaan PON XX. Tentu itu adalah aspirasi dari DPR RI yang sangat diperhatikan oleh Menpora,” kata Amali.
“Dengan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari KONI & terakhir dari Komisi X DPR RI, akan Saya laporkan dalam rapat kabinet nanti yang diagendakan untuk pembahasan tentang PON XX,” tutup Amali.
